Amnesti Pajak semakin Meyakinkan

DUA pekan menjelang berakhirnya periode pertama, program pengampunan pajak kian meyakinkan publik.

Selain semakin banyak wajib pajak yang memanfaatkan, mereka yang sebelumnya menolak pun mulai melunak.

Seperti diperkirakan sebelumnya, tarif tebusan 2% selama periode pertama hingga 31 September tidak disia-siakan para wajib pajak untuk deklarasi atau repatriasi.

Setelah bos Grup Lippo James Riady dan pemilik Grup Gemala Sofjan Wanandi mengikuti tax amnesty awal bulan ini, belakangan sejumlah miliuner melakukan hal yang sama.

Dua hari lalu, pengusaha Erick dan Garibaldi Thohir melaporkan aset yang dimiliki.

Kemarin, pengusaha papan atas Hutomo Mandala Putra juga memanfaatkan pengampunan pajak. Tommy Soeharto melaporkan aset dan hartanya di Kanwil Ditjen Pajak Jakarta-Wajib Pajak Besar Empat, Jl Jenderal Sudirman.

Tommy yang datang menggunakan mobil Range Rover B 1445 mengaku ada beberapa aset miliknya di dalam dan luar negeri yang belum dilaporkan.

Dengan mengikuti pengampunan pajak, ia yakin usahanya di dalam negeri berjalan lancar.

"Selain negara dan rakyat yang akan menerima manfaat, wajib pajak pun demikian," ujar 'pangeran Cendana' itu.

Hal serupa dilakukan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

Bersama tiga anaknya, ia melaporkan aset dan harta di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter, Jakarta Utara.

Mereka melakukan deklarasi dan repatriasi harta di dalam dan luar negeri.

Hingga kemarin, nilai deklarasi dalam pengampunan pajak mencapai Rp552 triliun, repatriasi Rp26 triliun, dan tebusan Rp22,7 triliun.

Jumlah itu memang masih jauh dari target, tetapi cenderung meningkat signifikan.

Mereka yang sebelumnya menentang pun mulai berubah sikap.

Muhammadiyah, misalnya, memikirkan ulang rencana judicial review UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi setelah bertemu Menkeu Sri Mulyani di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (14/9).

Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Muhammadiyah, Lincolin Arsyad, mengonfirmasikan pertemuan dengan Menkeu dilakukan untuk menyamakan persepsi.

Kedua pihak sepakat pengampunan pajak kurang sosialisasi dan Muhammadiyah siap membantu menyosialisasikan.

Terkait dengan rencana uji materi ke MK, Lincolin mengatakan pihaknya sudah mencapai kesepahaman dengan pemerintah soal UU Pengampunan Pajak.

"Sudah clear, sudah saling paham."

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan, kemarin, keputusan soal uji materi ke MK akan ditentukan dalam rapat pleno pimpinan.

Manuver Singapura

Untuk menakut-nakuti nasabah Indonesia, perbankan swasta Singapura mulai mengirim laporan suspicious transaction reports (STR) kepada kepolisian setempat perihal mereka yang berpartisipasi dalam pengampunan pajak.

Bank-bank di Singapura khawatir program pengampunan di Indonesia pajak akan menghancurkan bisnis mereka.

Menkeu Sri Mulyani mengakui langkah itu mencemaskan WNI yang ingin memulangkan harta atau aset mereka di Singapura ke Tanah Air.

"Mereka khawatir karena akan dilaporkan dalam financial action tax force dan kemudian bisa dijadikan alasan untuk polisi di Singapura melakukan investigasi bahwa para wajib pajak itu telah terlibat di dalam kegiatan kriminal penghindaran pajak."

Sri Mulyani mengaku telah mengecek langsung ke Singapura dan mendapatkan penjelasan resmi dari otoritas setempat.

Intinya pemerintah Singapura meminta perbankan di negara mereka mendukung klien mereka untuk menggunakan kesempatan dalam tax amnesty di Indonesia. (Dro/Gol/Try/Fat/Pol/X-9)