Fokuskan Kebijakan pada Inti Ekonomi

TIDAK ingin bersantai-santai seusai melakukan kunjungan kerja menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Tiongkok dan KTT ASEAN di Laos, Presiden Joko Widodo langsung menggelar rapat kabinet. Selain menjelaskan hasil kunjungan kerja ke kedua negara tersebut, Presiden juga membahas evaluasi kebijakan ekonomi.

Dalam pengantar rapat, Jokowi menegaskan bahwa persaingan antarnegara saat ini terlihat nyata. Semua negara berlomba-lomba berebut arus investasi modal yang masuk ke negara masing-masing.

“Terlihat sekali persaingan antarnegara sangat sengit. Pertarungan dalam perebutan kue ekonomi, baik berupa investasi, arus uang masuk, mapun arus modal sangat sengit,” jelasnya di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Karena itu, Presiden menginstruksikan jajaran kabinet untuk menentukan arah perekonomian nasional. Menurutnya, dengan cara itulah Indonesia dapat membangun keunikannya yang sekaligus menjadi keunggulan Indonesia dalam bersaing dengan negara lainnya.

“Kita harus menentukan apa yang menjadi inti ekonomi kita, karena dengan itu kita bisa membangun posisi kita, diferensiasi kita, brand negara kita sehingga lebih mudah untuk menyelesaikan persoalan tanpa harus kita berkejar-kejaran dengan negara lain.” tandasnya.

Saat ini, meski tiga hari lalu, pemerintah dan DPR sepakat merevisi asumsi target pertumbuhan di RAPBN 2017 dari 5,3% menjadi 5,1%, ekonomi Indonesia dinilai masih cukup stabil dengan adanya dorongan dari kepercayaan pasar, pertumbuhan yang masih relatif tinggi ketimbang negara-negara G-20, dan adanya aliran modal yang masuk dari hasil repatriasi program amnesti pajak.

Di kesempatan berbeda, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% itu masih tergantung pada realisasi program amnesti pajak.

“Sebetulnya itu bisa sangat tergantung bagaimana amnesti pajak ini berjalan,” kata Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Apabila realisasi dari program amnesti pajak dapat berjalan sesuai target, ada harapan pertumbuhan ekonomi 2017 mampu melebihi target yang disepakati pemerintah dan DPR. “Kalau (realisasi amnesti pajak) tidak cukup bagus, ya memang 5,1% sudah cukup­lah,” ucap Darmin.

Potensi kecurangan
Hampir tiga bulan amnesti pajak digalakkan, Ombudsman RI mewanti-wanti adanya potensi kecurangan dan maladministrasi dalam pelaksanaannya. Hal itu disampaikan anggota Ombudsman Alamsyah Saragih dalam acara Ombudsman Mendengar bersama Ditjen Pajak, kemarin.

Alamsyah menuturkan potensi-potensi tersebut terfokus pada dua kemungkinan, yakni adanya negosiasi-negosiasi negatif semasa fasilitas amnesti pajak diberlakukan dan penyimpangan karena wajib pajak ingin melakukan amnesti pajak, tapi tidak ingin direpotkan dengan prosedurnya. “Kami akan lakukan pemeriksaan. Jika ditemukan potensi kecurangan berat, kami akan berikan rekomendasi, misalnya berupa perubahan UU,” tegas Alamsyah.

Sementara itu, penulis buku Demokrasi Alternatif Meraih Keadilan dan Kesejahteraan melalui Perdamaian dan Tax Amnesty, Parligutan Silitonga, menyebut amnesti pajak bisa menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. “Karena selama ini masyarakat tidak bisa menikmati fasilitas dan infrastruktur yang semestinya bisa dibangun dari pajak harta para pengusaha besar yang malah disimpan di luar negeri.”

Hingga kemarin, deklarasi harta prog­ram amnesti pajak mencapai Rp362 triliun dengan repatriasi Rp17 triliun. Adapun total tebusan amnesti pajak sebesar Rp8,25 triliun. (Arv/Jes/Ant/E-1)