KUALITAS rumah bersubsidi yang dibangun pengembang dalam rangka mendukung program 1 juta rumah dikeluhkan para pembeli. Rendahnya kualitas bangunan rumah bersubsidi ditengarai disebabkan para kontraktor menurunkan kualitasnya. Diduga, para kontraktor menurunkan kualitas bangunan karena harga jual rumah bersubsidi yang telah dipatok pemerintah membuat mereka sulit melakukan penyesuaian harga. Dengan demikian, dibutuhkan upaya bersama antara pemerintah dan kontraktor untuk menyelesaikan permasalahan itu agar konsumen rumah bersubsidi tidak menjadi korban. "Saya khawatir dinding rumahnya akan ambruk karena sudah retak-retak. Memang sih harga rumahnya relatif terjangkau karena disubsidi pemerintah. Namun, kualitasnya menurut saya kurang layak," ujar Utami, 26, salah seorang konsumen rumah bersubsidi saat ditemui di Jakarta, pekan lalu. Saat ini di sekitar Jabodetabek cukup banyak proyek perumahan bersubsidi. Uang muka yang diminta pengembang sekitar Rp10 juta-Rp15 juta dengan cicilan 20 tahun sebesar Rp800 ribuan. Rendahnya uang muka dan cicilan disebabkan pemerintah memberikan subsidi bagi para pembelinya.
Akibat rendahnya kualitas rumah bersubsidi dan ditambah lokasinya yang jauh, banyak rumah-rumah yang dibiarkan kosong dan tidak ditempati karena pemiliknya memilih mengontrak rumah atau indekos di dekat lokasi kerja. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Anton Santoso pun mengakui kondisi rumah subsidi yang terkesan dibangun seadanya. Hal ini terjadi karena harga jual yang murah, sedangkan biaya konstruksi dan harga tanah sulit terkontrol. "Kita bicara rumah yang harga jualnya dipatok, tapi harga bangunan dan tanah tidak bisa dipatok. Namun, yang penting bahwa standarnya terpenuhi. Nanti penghuninya bisa memperbaiki bila dianggap kurang baik," ujar Anton. Standar kelayakan yang terpenuhi ialah dapat dihuni dan memiliki dinding serta pintu serta air dan listrik. "Dindingnya mungkin tidak diplester untuk menekan biaya, sebab harga tanahnya mahal. Jadi, ada pengurangan kualitas sehingga ada kewajiban pembeli untuk meneruskan pembangunan yang kurang," ujarnya. Menurutnya, harga rumah subsidi yang dipatok pemerintah saat ini belum ideal. "Kita juga harus memikirkan daya beli masyarakat juga. Sekarang harganya naik tiap tahun 5% karena bebas PPN. Saya rasa jangan terlalu memikirkan harga. Yang penting bagaimana rumah bisa disuplai dan masyarakat punya daya beli," ungkapnya. Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Eddy Hussy pun mengamini pandangan Anton terkait dengan kualitas rumah subsidi. "Kalau harga dibatasi ya kualitasnya kayak gitu. Tapi REI akan terus pantau agar rumah subsidi yang dibangun layak tinggal. Yang penting ada rumah dulu, terus pembeli bisa perbaiki kemudian hari," ujarnya.
Harus jeli
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin mengatakan sudah ada standar mutu bangunan yang ditetapkan pemerintah yang harus disediakan pengembang dalam penyediaan rumah bersubsidi. Patokan kualitas tersebut juga termasuk fasilitas pendukung, seperti air bersih dan listrik. "Memang beberapa pengembang menurunkan kualitas untuk menyesuaikan antara biaya pembangunan yang naik dan harga jual. Misalkan rumah tidak menggunakan plafon dan lantai belum dikeramik. Oleh karena itu, konsumen harus lebih jeli dalam membeli rumah bersubsidi," ujar Burhanuddin. Lebih lanjut, apabila pada spesifikasi bangunan banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan dan yang dijanjikan pada akad penjualan, konsumen bisa melaporkan pengembang atas pelanggaran perjanjian. "Tapi mayoritas MBR tidak paham hukum. Untuk itu, saya imbau pengembang agar beramal dengan membangun rumah MBR yang baik," tandanya. (B-1)
