Pelindo akan Jadi Operator Pelabuhan Sepenuhnya

MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ingin memprivatisasi kegiatan di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III, dan IV sehingga akan terbagi posisi yang jelas antara pemerintah dan BUMN.

"Beberapa pelabuhan di Pelindo I-IV dikelola dua instansi, Kementerian Perhubungan (melalui unit pelaksana teknis (UPT) dan Pelindo. Kami upayakan pelabuhan-pelabuhan itu kami serahkan ke Pelindo untuk dikelola," ujar Budi sebelum rapat koordinasi di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (10/8).

Menurut Budi, nantinya pelabuhan yang masih dikelola Kemenhub melaui UPT diserahkan semua kepada PT Pelindo (persero).

Setiap Pelindo dapat memilih UPT di wilayah mereka.

Namun, tidak tertutup kemungkinan mereka bersatu mengambil pelabuhan wilayah tertentu.

Direktur Pelindo I Bambang Eka yang mengelola wilayah Sumatra mengatakan siap dengan ide tersebut agar konektivitas barang dan orang bisa lebih maksimal.

"Kami sih siap saja. Bagus ide itu. Kami tertarik untuk mengelola UPT yang ada di wilayah Pelido I dan siap untuk mengoperasikan pelabuhan yang selama ini dikelola mereka. Dengan nanti disatukan pelabuhan antara Pelindo dan UPT, konektivitas barang dan orang akan lebih bagus," ujarnya seusai rapat koordinasi.

Pelindo, kata Bambang, ingin mempercepat target meningkatkan konektivitas barang dan orang, termasuk mempercepat penyelesaian permasalahan proyek-proyek yang selama ini sudah dijalankan.

Untuk wilayah Sumatra, ada sekitar 15 pelabuhan UPT yang sudah diincar Pelindo I.

Direktur Pelindo III Orias Petrus Moedak mengakui masih ada pelabuhan dengan operator dan regulator di bawah Kementerian Perhubungan.

"Misalnya di Bima, NTB, ada pelabuhan Pelindo yang dibangun dengan APBN, nah itu tarifnya besar, alokasi kapalnya juga beda. Itu yang mau kita kelola, meluruskan apa yang diatur undang-undang bahwa kami adalah operator." (Try/E-3)