Kementerian PUPR Dapat Kucuran Anggaran Rp138 Triliun Genjot Infrastruktur

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kementeriannya akan menerima anggaran sebesar Rp138,39 triliun untuk pagu 2024. Basuki menjelaskan anggaran tersebut akan difokuskan untuk infrastruktur seperti revitalisasi pasar, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan renovasi 22 stadion.

"Untuk tambahan-tambahan IKN, airport VVIP, infrastruktur prioritas, pasar-pasar yang beliau (presiden) kunker (kunjungan kerja) itulah ada sekitar 32 pasar terus renovasi 22 stadion, Rp1,9 triliun," terang Basuki seusai hadir dalam rapat kabinet terbatas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/6).

Pemerintah, terang Basuki, menargetkan infrastruktur prioritas itu akan selesai pada 2024. Namun, khusus perbaikan jalan, Basuki menjelaskan pemerintah menganggarkan sekitar Rp14,6 triliun. Perbaikannya, imbuh dia, menggunakan instruksi presiden (Inpres) terkait jalan daerah.

Baca juga : Ahok: Pertamina akan Bangun Resort dan Pusat Penelitian di IKN

"Tahun ini ada Rp14,6 triliun untuk berapa ribu kilometer jalan dan jembatan di 32 provinsi," terang dia.

Baca juga : Sebut di Kaltim Banyak Jalan Rusak, DPR Minta Proyek IKN Ditunda

Menteri Keuangan, sambung Basuki, menyiapkan Rp15 triliun pada 2024 untuk biaya perbaikan jalan daerah yang diamanatkan oleh Inpers. Anggaran tersebut menurut Basuki, tidak masuk dalam pagu anggaran PUPR.

"Itu ada di BUN, bendahara umum negara, alokasinya ada di sana. Jadi kalau saya butuh, saya minta ke sana, bukan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PUPR," terangnya.

Selain infrastruktur prioritas, Basuki menjelaskan kementeriannya juga diharuskan membangun infrastruktur bagi daerah otonomi baru (DOB) di Papua yang merupakan pemekaran. Beberapa daerah di Papua yang akan dibangun untuk infrastruktur penunjang DOB, yakni Nabire, Wamena, Sorong dan Merauke.

"Ada prioritasnya, terutama perkantoran gubernur, akses dari bandara ke kantornya, perumahan apa aparatur sipil negara (ASN) beberapa saja, dan air bersih juga," terangnya.

Untuk anggaran pembangunan infrastruktur DOB, Basuki mengungkapkan pemerintah mengalokasikan sekitar Rp3 triliun pada 2023. Lalu pada 2024 dianggarkan sekitar Rp8 triliun. Mengenai rencana pembangunan bandara VVIP di IKN, Basuki menjelaskan kementerian PUPR hanya berkewajiban membangun airstrip atau landasan pacu. Sedangkan untuk pembangunan terminal bandara, Basuki mengatakan itu menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan..

"Kalau di PU hanya Rp2,7 triliun (anggaran) untuk airstrip," imbuh dia. (Z-8)