Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KEMENTERIAN BUMN memastikan PT Perusahaan Listrik Negara (persero) bisa menjalankan tugas untuk mempercepat perbaikan dan pengembangan infrastruktrur serta pasokan listrik nasional.
Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan PLN akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan kewajiban sekaligus memastikan kelancaran bisnis perusahaan itu.
"Saya rasa baik-baik saja. PLN sesuai tugas menyediakan listrik bagi masyarakat," kata Rini, di Jakarta, Senin (25/7).
Menurutnya, teguran Menteri ESDM Sudirman kepada PLN terkait dengan proyek 35 ribu megawatt (Mw) merupakan bagian dari upaya mengingatkan manajemen perusahaan itu.
"Saya kira tidak ada persoalan. Kementerian BUMN sudah melakukan pembinaan dan pegawasan terhadap program itu," ujarnya.
Selain itu, imbuhnya, PLN juga telah melakukan upaya mengatasi beberapa proyek pembangkit bermasalah dalam 10 tahun terakhir.
Persoalannya, saat ini PLN juga harus memperbaiki jaringan listrik dan gardu induk yang 30 tahun terbengkalai.
"PLN itu sebagai korporasi harus untung agar dapat melistriki seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur kelistrikan, butuh dana besar."
Sementara itu, Dirut PLN Sofyan Basir mengatakan siap meningkatkan koordinasi dengan Kementerian ESDM.
"Semua bisa dibicarakan. Program 35 ribu Mw dan 46 ribu km transmisi berjalan baik," ujarnya.
Sofyan mengatakan proyek pembangkit listrik ya
"Sekitar 10 ribu Mw ditangani PLN dan 25 ribu Mw oleh pengembang listrik swasta (IPP). Sudah hampir 19 ribu Mw lebih (dibangun) sampai bulan ini," ucapnya.
Untuk proyek itu, PLN harus menunggu kreditur (perbankan) mengevaluasi kredit senilai Rp30 triliun. (Pra/Ant/E-4)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved