Pengenaan Cukai Plastik Mesti Spesifi k

PELAKU industri terus melakukan pembi-caraan ke pemerintah mengenai rencana pengenaan cukai pada produk kemasan (cukai plastik) yang ditolak tujuh asosiasi.

Mereka meminta pemerintah memilah lagi sektor-sektor dan segmen-segmen yang perlu dikenai cukai plastik.

Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia Fajar AD Budiyono, sampai saat ini Kementerian Perindustrian mendukung pertimbangan kembali cukai plastik karena akan menurunkan daya saing.

Kemudian, Sekretariat Negara juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berdiskusi kembali soal pengenaan cukai kemasan plastik.

"Kalau mau fokus ke lingkungan, masalah manajemen sampah plastiknya yang kita perbaiki. Collecting-nya, yang menarik oleh pemulung ya dengan plastiknya sendiri yang lebih tebal sehingga nanti industri recycle akan tumbuh," kata dia di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (22/7).

Fajar menilai pengenaan cukai plastik justru akan memberikan dampak negatif bagi industri, begitu pula dengan penerimaan negara.

Berdasarkan penelitian Universitas Indonesia, kata dia, pengenaan cukai plastik hanya akan meningkatkan penerimaan negara Rp1,2 triliun.

"Sebaliknya pengenaan cukai plastik dampaknya ke industri akan turun 3%-5% dan dampaknya PPN dan PPh akan turun Rp1,8 triliun sampai Rp1,9 triliun. Jadi minus Rp600 miliar sebenarnya," jelas Fajar.

Dia juga menegaskan isu cukai plastik dan sampah berbayar memang memengaruhi target pertumbuhan industri sepanjang tahun ini dari 4,8% menjadi 4,5%-4,6%.

Besaran itu tidak jauh berbeda dengan tahun lalu di saat industri hanya tumbuh 4,6%-4,7% sepanjang tahun.

"Kinerja industri sendiri lagi agak turun sedikit slow down. Memang untuk isu cukai plastik sama sampah berbayar ini agak sedikit memengaruhi."

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta pemerintah tidak mengenakan cukai plastik secara membabi buta dan tanpa tatanan kriteria tertentu sebab akan menimbulkan dampak negatif yang besar.

"Penting untuk diperhatikan pemerintah mengenai kriteria dari cukai plastik itu tidak boleh sembarangan. Misalnya, plastik yang paling ramah lingkungan dengan tingkat kriteria sekian tidak boleh dikenai cukai yang tinggi, atau bahkan kalau perlu tidak terkena cukai," terang Tulus saat dihubungi, Minggu (24/7).

Usulkan standar

Direktur Kimia Hilir Kementerian Perindustrian, Teddy Siantury, menyatakan pihaknya akan mengusulkan standar plastik yang akan dikenai cukai plastik.

"Ini tadi juga disampaikan soal standar plastik itu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah berinisiasi untuk melakukan standar. Mungkin kami akan melihat lagi standar mana yang kita usulkan untuk meningkatkan daya saing atau minimal plastik yang degradable," ungkap Teddy pada kesempatan yang sama.

Sebaliknya mengenai pe-ngenaan cukai sendiri, lanjut Teddy, pihaknya mengembalikan hal tersebut ke Kementerian Keuangan untuk dikaji kembali dan bersama-sama dengan produsen dan juga pemangku kepentingan lainnya.

"Sementara RPP dikembalikan dan sekarang ada peran aktif dari Kementerian Keuangan melalui BKF juga mengundang para asosiasi dan produsen. Nanti kita lihat prosesnya, hasilnya seperti apa." (Dro/E-3)