Posko THR Ditutup, Pemerintah Segera Tindaklanjuti Aduan

POS Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) tunjangan hari raya (THR) Keagamaan 2023 ditutup per 28 April 2023.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui pengawas ketenagakerjaan bersama pengawas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota akan menindaklanjuti seluruh laporan khususnya laporan berupa aduan.

Baca juga: Menkeu: Pencairan THR Lebaran Capai Rp11,47 Triliun

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh pengawas ketenagakerjaan guna menindaklanjuti laporan pembayaran THR 2023 melalui Posko THR, khususnya laporan terkait aduan.

"Melalui koordinasi tersebut, kami akan melakukan konsolidasi, verifikasi, dan validasi data laporan aduan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan," katanya melalui siaran pers Biro Humas Kemenaker, Jumat (28/4).

Anwar Sanusi mengatakan hingga 28 April 2023, Posko THR telah menerima 2.369 aduan, terdiri dari 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Baca juga: 432 Perusahaan di DKI Dilaporkan Belum Bayar THR

"Jumlah pengaduan THR yang masuk sebanyak 2.369 aduan dengan jumlah perusahaan yang diadukan sebanyak 1.529 perusahaan," katanya.

Dari jumlah perusahaan yang diadukan tersebut, paling banyak berada di provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 421 perusahaan dan provinsi Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

"Sementara pengaduan paling sedikit ada di provinsi Sulawesi Barat yang tidak ada pengaduan sama sekali," kata Anwar Sanusi.

Adapun aduan yang telah ditindaklanjuti hingga saat ini adalah 375 aduan.

"Sebanyak 375 aduan sudah masuk laporan hasil pemeriksaan kinerja, dengan 1 aduan telah diterbitkan nota pemeriksaan satu serta 2 aduan telah masuk rekomendasi," tutupnya. (RO/S-2)