Swasta Bandel Dorong Harga Daging

MELAMBUNGNYA harga daging saat Ramadan dan menjelang Lebaran bukan hanya disebabkan terlambatnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Salah satu faktur pemicu kenaikan harga daging ialah bandelnya perusahaan swasta tidak ikut aturan pemerintah. “Pemerintah memang ada keterlambatan, tetapi tidak disiplinnya swasta juga berperan,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Hari Priyono dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (1/7).

Ia menjelaskan, jauh-jauh hari sebelum Ramadan tiba, Kementan sudah memberikan rekomendasi kepada pihak swasta yang meminta pengajuan impor. “Rekomendasi sudah kita berikan. Jumlahnya, izinnya, sudah, tetapi dalam implementasinya, swasta yang diberi izin, melakukan impor tidak seperti yang kita harapkan,” cetus Hari.

Selama periode Mei hingga Agustus, pemerintah mengeluarkan rekomendasi impor daging sebesar 46 ribu ton kepada swasta. “Tapi hingga saat ini, yang masuk dari mereka hanya 15 ribu ton. Cuma 34%,” paparnya.

Hari menilai hal itu terjadi karena para pengusaha ingin bermain aman. Karena itu, ia menegaskan, pemerintah akan melakukan tinjauan untuk mendisiplinkan perusahaan swasta yang mengajukan impor. Selain swasta yang tidak mengikuti instruksi, Hari menyebutkan kondisi geologi Indonesia juga menjadi salah satu pemicu tingginya harga bahan pokok.

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengungkapkan ada empat hal yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi gejolak harga daging sapi di masa yang akan datang. “Yang pertama adalah konsumsi. Konsumsi daging masyarakat Indonesia rata-rata 2,2 kg per kapita per tahun. Jadi, kurang lebih, dengan sekitar penduduk 250 juta jiwa, 550 ribu ton daging per tahun,” ujar Herman.

Faktor kedua yang harus diperhatikan ialah produksi. Jika kita tidak memiliki kemampuan produksi, Herman mengatakan negara harus tahu berapa kebutuhan untuk impor. “Selanjutnya ialah diversifikasi. Itu harus dilakukan. Kita negara kepulauan, jadi sudah semestinya kurangi produksi dan konsumsi daging sapi dan naikkan hasil laut,” lanjutnya.

Yang terakhir, menurut Herman, pemerintah harus membenahi sistem distribusi komoditas bahan-bahan pokok.

Sanksi

Di sisi lain, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan akan memberikan sanksi tegas terhadap penjual yang memanfaatkan Lebaran dengan menaikkan harga daging atau terhadap pemasok yang melakukan penggemukan daging (feed lotter).

“Kalau ada yang menaikkan harga dan memanfaatkan momentum, pertama akan diberi peringatan, kemudian dikurangi jatah daging impornya, dan cabut rekomendasinya sampai kemungkinan tidak bisa jual (daging) lagi,” kata Amran saat operasi pasar di Pasar Jatinegara, Jakarta, Jumat (1/7).

Amran mengakui adanya isu yang berkembang bahwa harga daging beku impor akan naik dan daging lokal dapat tembus ke kisaran Rp130 ribu pada H-3 Lebaran karena meningkatnya permintaan masyarakat. Namun, menurut dia, lonjakan harga daging lokal menjadi hal yang sulit dilakukan penjual setelah Kementerian Pertanian dan 12 perusahaan swasta memasok 9.000 ton daging sapi beku ke sejumlah pasar tradisional.

“Secara logika (kenaikan harga) itu sulit karena ada penjual di sebelahnya yang menjual dengan harga kisaran Rp80 ribu-Rp85 ribu.” (Ant/E-3)