Harga BBM Naik, DTKJ Minta Subsidi Transportasi Jakarta Dihitung Ulang

PEMERINTAH menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar, serta harga BBM non-subsidi Pertamax. Hal ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, pada Sabtu (3/9). Kenaikan harga BBM berlaku mulai pukul 14.30 WIB.

Atas kenaikan harga tersebut, pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun. Adapun sektor transportasi publik turut mendapat kucuran dana tersebut.

Baca juga: KSBI Minta Harga BBM Subsidi Dievaluasi atau Gaji Buruh Dinaikkan

Pemerintah daerah akan menggunakan anggaran sebesar 2 persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam bentuk subsidi transportasi.

Selain itu, juga akan ada pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp2,17 triliun untuk sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, hingga nelayan dan perlindungan sosial.

Kendati demikian, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Haris Muhammadun, menilai alokasi dana sebesar Rp2,17 triliun untuk subsidi angkutan umum itu sangat kurang. 

Pasalnya, menurut dia, subsidi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk angkutan umum saja lebih dari itu. Tarif bus hingga kapal laut naik itu Imbas kenaikan harga BBM.

Dia mencatat subsidi untuk Transjakarta sekitar Rp4,2 triliun, lalu untuk Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sekitar Rp800 miliar, dan subsidi ke Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta sekitar Rp400 miliar.

"Kalau bisa khusus layanan angkutan umum DKI Jakarta harus mendapatkan subsidi angkutan umum yang lebih besar," ujar Haris, di Jakarta, Rabu (7/9).

Hal ini, lanjut Haris, agar mikrobus yang terintegrasi dengan Transjakarta dapat diterapkan secara keseluruhan. Dengan demikian, Haris mengatakan, nantinya seluruh mikrobus di DKI Jakarta tergabung dalam layanan Transjakarta.

"Perhitungkan kembali secara seksama terkait penyesuaian tarif angkutan umum di DKI Jakarta dan alokasi subsidi angkutan umum dari kenaikan BBM tersebut kalau bisa disalurkan dengan tepat sasaran dan benar," ujar Haris.

Menurut dia, kalau perhitungan subsidi sudah tepat akan membuat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Pasalnya, kata Haris, hal itu bisa membuat tarif angkutan umum tarif tidak perlu ikut naik walaupun harga BBM sudah naik.

"Apabila diperhitungkan dengan baik, tarif angkutan tidak perlu disesuaikan karena dapat tertutupi dengan alokasi subsidi tersebut," ujar Haris.

Menurut dia, dorongan penggunaan angkutan umum tersebut perlu dilakukan karena kualitas layanan angkutan umum di DKI Jakarta dinilai sudah relatif baik. (OL-6)