STAF Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede mengungkapkan, pemerintah berupaya untuk menelurkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak memberatkan masyarakat kelompok bawah.
Sejauh ini, pemerintah masih menghitung dan mengkaji semua opsi yang memungkinkan untuk diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
"Semuanya (opsi), bisa pembatasan, kenaikan, bisa apa pun. Tentu nanti presiden akan memilih yang terbaik. Jelas keputusan itu pasti diusahakan untuk tidak memberatkan masyarakat, apalagi kelompok masyarakat terbawah," ujar Raden saat ditemui di kantornya, Rabu (24/8).
Berbagai pertimbangan seperti fluktuasi harga minyak mentah dunia, kondisi perekonomian, tingkat inflasi, hingga daya beli masyarakat menjadi unsur yang diperhitungkan. Dengan begitu, diharapkan kebijakan yang diambil tidak akan mengorbankan aspek lainnya.
"Kita antisipasi saja perkembangan dunia, intinya kita mencoba memitigasi dampak terhadap perekonomian kita, bagaimana supaya ekonomi kita lebih sustainable. Intinya kita coba menyeimbangkan," jelas Raden.
Penyeimbangan itu berarti kebijakan yang diambil tidak mengganggu laju perekonomian, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Raden juga menyampaikan, anggaran negara juga dinilai masih mampu untuk mendukung kebijakan yang akan diambil nantinya.
"Ya bisa diatur-atur, kalau subsidi bisa dihemat, ya bantuan sosial ditinggikan. Kalau ada bantuan sosial, masa subsidi ditambah? Itu pasti salah satu dari situ (yang dipilih)," jelas Raden.
Diketahui pemerintah saat ini sedang melakukan kajian guna menyikapi persoalan BBM subsidi. Sebab, APBN dirasa memerlukan tambahan dana untuk terus memberikan subsidi hingga akhir tahun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, negara membutuhkan dana tambahan sekitar Rp198 triliun untuk tetap bisa memberikan subsidi hingga akhir tahun. Padahal, pada Mei 2022 lalu, pemerintah bersama DPR sudah menyepakati penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi Rp502 triliun.
Namun asumsi pemerintah meleset. Sebab, hingga Juli 2022 Penyaluran BBM jenis pertalite telah disalurkan 16,8 juta kilo liter dari yang dialokasikan sebesar 23 juta kilo liter. Sedangkan penyaluran BBM subsidi jenis solar telah mencapai 9,9 juta kilo liter dari kuota yang disediakan sebesar 14,9 juta kilo liter.
Berdasarkan hitungan Kementerian ESDM, setidaknya kuota yang harus dialokasikan mencapai 29 juta kilo liter hingga akhir tahun. (E-3)
