Desakan Industri Nonkelistrikan Masuk BLU Batu Bara

KENDALA pasokan batu bara untuk pembangkit listrik membuat pemerintah memunculkan skema baru berupa badan layanan umum (BLU) yang tengah digodok pemerintah. Tujuan BLU batu bara memastikan kelancaran pasokan bagi pembangkit listrik. Nanti BLU berfungsi menanggung selisih harga DMO dengan harga pasar yang harus dibayarkan PLN melalui pungutan ekspor perusahaan tambang,

Meski begitu, dalam perkembangannya, BLU batu bara menerima banyak masukan dari industri. Tak hanya listrik, sektor strategis seperti semen dan pupuk juga menginginkan industrinya untuk dapat mengikuti skema BLU batu bara. "Peran batu bara cukup tinggi karena digunakan selain sebagai bahan produksi juga sebagai bahan bakar langsung," ujar Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso dalam webinar Tantangan BLU Batu Bara Membentuk Ketahanan Rantai Suplai Energi Nasional pada Selasa (2/8). Acara ini hasil kolaborasi antara Aspebindo dan Pos Logistics.

Widodo memaparkan kondisi pasar semen di Indonesia yang tetap tumbuh. Berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia (ASI) mencatatkan pertumbuhan 1,24% hingga Juni tahun ini yang mencapai 29,36 juta ton untuk penjualan domestik. Sedangkan ekspor mencapai 4,77 juta ton. Total penjualan mencapai 34,13 juta ton atau turun 4,5% dibanding 2021. Meski demikian pencapaian tersebut juga dinilai menjadi indikasi positif untuk tren semen di sepanjang periode Juli-Desember 2022.

Prospek pada 2022 berdasarkan perkiraan pertumbuhan ekonomi diperkirakan penjualan dalam negeri akan tumbuh sebesar 4%-5%. Sedangkan ekspor diperkirakan mengalami penurunan signifikan sekitar 17% akibat dari melejitnya harga batu bara yang sangat tinggi. "Kondisi ini sangat berdampak pada total penjualan dalam negeri dan ekspor yang hanya mengalami kenaikan sekitar 1% dari target sebelumnya sekitar 4%-5%," ujarnya. 

Fakta lain, industri semen saat ini sedang mengalami kesulitan yang cukup berat. Perkembangan pasar yang sangat lambat rata-rata per tahun hanya 3%-4% bahkan 2019 merosot turun 10,5% sehingga utilisasi hanya 65%. "Dengan DMO US$90 untuk industri semen mengakibatkan kenaikan biaya produksi 15%-20%. Bila tidak ada kebijakan DMO US$90 atau mengikuti harga pasar, dapat mengakibatkan kenaikan biaya produksi sampai 40%. Tentu saja ini akan berimbas pada daya beli masyarakat karena harga semen ikut naik," ujarnya.

Banyak pertimbangan yang disampaikan Widodo agar industri semen masuk dalam skema BLU batu bara, mulai dari industri semen yang termasuk 10 barang penting kebutuhan nasional hingga industri semen sebagai salah satu industri strategis karena semen dibutuhkan memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini termasuk pembangunan ibu kota baru yang membutuhkan 2,5 juta ton semen per tahun untuk periode 2023 sampai dengan 2025. Belum lagi, setiap tahun jutaan rumah dibutuhkan oleh masyarakat terutama golongan masyarakat bawah dan menengah karena berdasarkan konsumsi properti sekitar 50 juta ton per tahun atau 80% dari total konsumsi nasional.

Yang miris, Widodo memaparkan kondisi perkembangan terkini daftar supplier batu bara (penugasan) per 22 Juli 2022. Data ASI menunjukkan 18 supplier yang belum merespons atau masuk dalam kategori badan usaha tidak jelas, 6 supplier yang tidak sanggup memasok batu bara, 7 supplier yang menawarkan harga di atas ketentuan DMO. Sisanya, 14 supplier melakukan kontrak/MoU dan 13 supplier yang melakukan negosiasi dengan sejumlah industri semen. "Mempertimbangkan kondisi tersebut, ASI mewakili 14 perusahaan produsen semen nasional mengusulkan kepada Kemenperin, Kemenko Bidang Ekonomi, Kemenkeuangan, Kementerian ESDM agar industri semen masuk dalam rencana kebijakan skema BLU batu bara.  Harapan kami agar permintaan tersebut bisa terpenuhi. Ini buat kebaikan baik industri, masyarakat, maupun pemerintah," ujarnya.

Fathul Nugroho, Wakil Ketua Umum Aspebindo, mendorong inklusivitas BLU batu bara untuk industri nonkelistrikan dan efisiensi angkutan batu bara. Karena itu, perlu konsolidasi di industri angkutan batu bara agar biaya logistik menjadi lebih efisien. Di sisi lain, kebijakan BLU batu bara yang akan diterapkan oleh pemerintah sesuai dengan Kepmen ESDM 13/2022 dapat menjadi solusi disparitas antara harga ekspor dan domestik. BLU batu bara perlu memegang semangat inklusif untuk industri selain kelistrikan. Hal ini untuk mendorong pertumbuhan industri lain. 

Baca juga: Upaya Restrukturisasi, Garuda Kembalikan Pesawat Bombardier CRJ-1000

"Secara khusus industri semen dan pupuk perlu dimasukkan dalam kebijakan BLU, karena industri tersebut memberikan nilai tambah dan berdampak kepada efisiensi pembangunan nasional dan suplai pangan domestik," ujar Fathul. Ia juga menegaskan bahwa pentingnya semangat kolaboratif dan melibatkan dunia usaha. "Sebagai kebijakan yang akan diterapkan kepada dunia usaha, BLU batu bara perlu secara intensif melibatkan pelaku usaha terkait sejak tahap penyusunan kebijakan, implementasi, hingga pengawasan," tandasnya. 

Terkait solusi menyelesaikan akar permasalahan security of supply batu bara, Executive Vice President (EVP) Batu Bara PT PLN (persero) Sapto Aji Nugroho menyandarkan pada pada prinsip-prinsip dasar menyelesaikan permasalahan disparitas harga. "Setidaknya ada lima hal yang mesti menjadi catatan penting," ujarnya. Pertama dalam hal melindungi negara, tidak boleh menambah beban fiskal negara (APBN) baik dalam bentuk subsidi maupun kompensasi kepada PLN. Prinsip kedua berkaitan dengan upaya melindungi masyarakat tidak boleh membuat BPP (tarif listrik) PLN naik. Ketiga, melindungi BUMN sebagai alat negara yakni PLN tidak boleh terpapar risiko keuangan (cash flow). Keempat melindungi kepentingan negara di atas kepentingan pebisnis sehingga negara harus tetap hadir mengatur harga untuk DMO sebagai implementasi Pasal 33 UUD 1945. Terakhir, harus ada komitmen pemerintah melindungi penambang secara berkeadilan. (RO/OL-14)