Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,9% di 2023

DENGAN pemulihan ekonomi yang berjalan, pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh hingga 5,9% pada tahun depan. Ini diutarakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (20/5). 

"Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023 ialah pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,9%," ungkap Srimul, sapaa akrab Sri Mulyani.

Baca juga: Beri Kepastian Waktu Pembayaran Kompensasi kepada Pertamina 

Lalu pertumbuhan inflasi 2,0% hingga 4,0% di 2023, nilai tukar atau kurs rupiah berada di level Rp14.300 hingga Rp14.800 per US$, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun 7,34% hingga 9,16%.

Untuk harga minyak mentah Indonesia menjadi US$80 -100 per barel, lalu lifting minyak bumi 619 ribu - 680 ribu barel per hari dan lifting gas 1,02 juta hingga 1,11 juta barel setara minyak per hari. 

"Berdasarkan kebijakan fiskal 2023 tersebut, strategi yang ditempuh pemerintah adalah memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, dan mendorong pembangunan ekonomi hijau," jelas Menkeu.

Strategi berikutnya, yaitu meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, lalu konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta mendorong pembiayaan yang inovatif. 

"Kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan," ucapnya

Hal tersebut, ungkap Srimul, ditempuh dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan (UU HPP), mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dapat mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. 

"Melalui implementasi UU HPP yang efektif, maka rasio perpajakan akan meningkat. Sementara itu, optimalisasi PNBP juga dilakukan dengan peningkatan inovasi layanan, dan reformasi pengelolaan aset," kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. 

Pemulihan ekonomi terus menunjukkan tren menguat. Srimul berujar, setelah mampu menjaga pertumbuhan positif 3,7% di 2021, meski dihantam gelombang varian Delta, pemulihan ekonomi berlanjut di triwulan I-2022, dengan pertumbuhan mencapai 5,01%. 

"Melonjaknya varian omikron tidak terlalu berdampak pada proses pemulihan ekonomi nasional, ini hasil nyata dari akselerasi vaksinasi dan kekebalan yang tumbuh di masyarakat," kata dia. 

Konsumsi dan investasi juga dinilai terus menunjukkan tren peningkatan, disertai pemulihan yang kuat di hampir semua sektor ekonomi termasuk transportasi, akomodasi dan konstruksi - selain dua sektor utama yaitu manufaktur dan perdagangan. 

Indikator PMI Manufaktur Indonesia pada April 2022 masih terus ekspansif, pada level 51,9. Sementara itu, kenaikan harga komoditas global mampu mendorong peningkatan surplus neraca perdagangan Indonesia. 

Menkeu menerangkan, secara kumulatif pada triwulan I-2022, neraca perdagangan tercatat surplus US$9,3 miliar. Pada April 2022, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$7,6 miliar, rekor tertinggi surplus bulanan dalam sejarah. 

"Neraca transaksi berjalan tahun ini diperkirakan akan lebih baik dibandingkan 2021. Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan serta tingkat kemiskinan," pungkasnya. (OL-6)