Bank Dunia Suntik Utang Reformasi Fiskal

PEMERINTAH telah menarik pinjaman US$400 juta dari Bank Dunia. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman siaga untuk menutupi defisit anggaran.

Direktur Strategis dan Portofolio Utang Kementerian Keuangan Schneider Siahaan mengungkapkan pinjaman itu masuk ke paket program fiscal reform development policy loan (pinjaman reformasi fiskal kebijakan pembangunan).

"Pinjaman itu untuk perbaikan infrastruktur pemungutan pajak," ujar Schneider saat dihubungi, Rabu (1/6).

Dalam siaran pers Bank Dunia, kemarin, direksi lembaga tersebut telah menyetujui pinjaman reformasi fiskal yang pertama untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja negara.

Sasaran jangka panjangnya ialah mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperluas kesejahteraan di Indonesia.

"Reformasi fiskal memungkinkan pemerintah mengalokasikan lebih banyak dana ke program yang membantu masyarakat miskin," ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves.

Rasio penerimaan terhadap PDB Indonesia sebesar 13,1% dari PDB merupakan salah satu yang terendah di kawasan.

Bank Dunia memperkirakan penerimaan pajak Indonesia hanya tergali separuh dari potensi pajak yang sebenarnya.

Program fiscal reform development policy loan merupakan salah satu rangkaian pembiayaan anggaran untuk memperbaiki komposisi dan efisiensi pembelanjaan, implementasi anggaran, penguatan dan pengurangan biaya pembayaran pajak, serta memperbanyak potensi penerimaan melalui perluasan basis pajak.

Dalam mengomentari utang baru tersebut, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Arif Budimanta mengungkapkan rasio utang Indonesia terhadap PDB masih di bawah banyak negara di dunia.

Menurutnya, kemampuan pemerintah dalam pengembalian utang juga masih terkendali.

"Jadi yang penting utang untuk kegiatan produktif dan investasi."

Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan, kata dia, ialah utang banyak didapat dengan persyaratan lunak, terutama utang multilateral dan bilateral. (Jay/Tes/E-1)