Penyaluran Minyak Goreng Curah Naik Jadi 5.424 Ton per Hari

MENTERI Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan ada peningkatan penyaluran minyak goreng curah atau MGC dari industri minyak goreng sawit (MGS).

Berdasarkan data Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah), kinerja distribusi MGC subsidi mencapai 5.424 ton per hari pada April ini. Ada kenaikan penyaluran rata-rata 800 ton per hari, atau meningkat 16% bila dibanding penyaluran Maret.

Pada bulan lalu, total MGC bersubsidi yang telah disalurkan oleh perusahaan peserta program sebesar 63.916 ton selama 14 hari. Itu dengan rata-rata distribusi mencapai 4.640 ton per hari.

Baca juga: Anggaran BLT Minyak Goreng Rp6,95 triliun

"Kemenperin akan melaporkan secara berkala ke publik tentang rating penyaluran minyak goreng curah bersubsidi untuk seluruh produsen," jelas Agus dalam keterangan resmi, Minggu (10/4).

Perusahaan sawit diwajibkan mendistribusikan minyak goreng curah ke masyarakat dan pelaku usaha mikro dan kecil. Hal itu sesuai amanat Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022.

Saat ini, 55 dari 75 perusahaan industri peserta program tercatat sudah memproduksi minyak goreng sawit curah bersubsidi. Lalu, 20 perusahaan lain belum sama sekali memulai produksi dalam program ini.

"Nantinya, kami mengumumkan pelaku usaha yang tidak patuh serta belum mendukung program,” tegas Agus.

Lebih lanjut, dia mengatakan total kebutuhan nasional mencapai 78.294 ton per 14 hari. Adapun realisasi distribusi minyak goreng curah berbasis industri secara nasional menyentuh angka 81,6%.

Baca juga: 17 Juta Liter Minyak Goreng Disalurkan BUMN ID Food ke Pasar

“Industri harus berkomitmen dalam menyanggupi untuk produksi. Sedangkan distributor dan pengecer melakukan proses distribusi MGC bersubsidi ini," paparnya.

Berdasarkan data Simirah per 8 April, telah terdaftar 300 distributor, 919 sub-distributor dan 4686 pengecer yang bakal menyalurkan program MGC subsidi ke masyarakat.

Kemenperin dan Polri sepakat membentuk satgas gabungan untuk memperkuat pengawasan di setiap lini, termasuk produksi hingga ke pasar. “Jika dalam pengawasan masih ditemukan pelanggaran, Kemenperin tidak segan menerapkan sanksi sesuai Permenperin 8/2022,” tukas Agus.(OL-11)