Proyek 35 Gw Harus Terwujud

KETERSEDIAAN pasokan listrik yang memadai dan rasio elektrifikasi maksimal menjadi kunci kesuksesan pembangunan dan kemajuan ekonomi nasional.

Karena itu, meski banyak pihak meragukan realisasi proyek pembangkit listrik 35 ribu megawat (Mw), Presiden Joko Widodo justru bertekad mewujudkan proyek sebagai upaya menghentikan kondisi 'biarpet' yang selama ini dialami masyarakat di pelosok Nusantara.

"Yang 35 ribu Mw dari Sabang sampai Merauke. Dengan cara apa pun proyek itu harus dikejar. Kalau tidak, masih akan ada keluhan 'biarpet'," kata Presiden Jokowi dalam sambutan peresmian pembangunan pembangkit listrik regional Sumatra di proyek Mobile Power Plant (MPP) Air Anyir di Bangka Belitung, Rabu (1/6).

Menurutnya, dari laporan sampai akhir 2015, proyek itu dapat dikejar karena sudah direncanakan dengan baik dengan tanda tangan power purchase agreement (PPA) sebesar 17.300 Mw dan peletakan batu pertama (groundbreaking) 8.000 Mw.

"Sudah ada yang ditandatangani PPA dan ada yang groundbreaking. Prosesnya akan saya ikuti terus," kata Jokowi.

Nantinya, proyek 35 Gw bisa menambah rasio elektrifikasi hingga nyaris 100% sehingga masyarakat di pelosok, kawasan terluar, hingga perbatasan bisa terbebas dari kondisi biarpet.

"Tahun lalu (2015) saya ke sini dan masyarakat mengeluhkan listrik yang 'biarpet' atau hidup-mati sehingga saat itu saya perintahkan Menteri BUMN dan PLN agar Babel diberikan prioritas," kata dia.

Presiden menyebutkan, jika memakai batu bara, pembangunan pembangkit listrik bisa 4-5 tahun.

Namun kalau pakai MPP atau pakai gas selesai enam bulan.

"Yang di sini atau Bangka Belitung sudah selesai 30 Mw. Ini sedang diuji coba. Nanti akhir September 2016 tambah 25 Mw artinya 50-60 Mw bisa tambah di sini," kata dia.

Sementara itu, yang dalam proses 100 Mw diharapkan tiga tahun dapat diselesaikan.

"Sudah ada 50 Mw, cukup untuk memenuhi kebutuhan tapi karena ada pertumbuhan sehingga harus diantisipasi. Tidak bisa lagi pontang-panting," kata dia.

Di kesempatan yang sama, Presiden meresmikan enam pembangkit listrik sejenis lainnya, yakni MPP Bangka 2x25 Mw, MPP Belitung 1x25 Mw, MPP Paya Pasir Medan 3x25 Mw, dan MPP Nias 1x25 Mw di Sumatra Utara, MPP Aur Duri Riau 3x 25 Mw di Riau, serta MPP Tarahan Lampung 4x25 Mw.

"Saya ingatkan jangan hanya ramai-ramai groundbreaking, saya pastikan agar proses ini selesai, rakyat juga harus mengawasi. Saya tidak mau lagi pada 2017 hingga 2019 masih ada keluhan listrik 'biarpet' dari masyarakat. Mari kita bekerja keras menyelesaikan masalah kelistrikan masyarakat di seluruh provinsi," urainya.

Pertimbangkan PLTN

Presiden tidak menampik kebutuhan listrik nasional juga harus ditopang dari pembangkit dengan beragam bauran energi.

Pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pun masuk pilihan.

"Saya sudah perintahkan untuk dikalkulasi seperti apa plus-minusnya. Pemerintah tidak akan terburu-buru mengembangkan PLTN sepanjang masih mempunyai sumber pembangkit listrik yang lain," kata dia.

Ia mencontohkan listrik mikrohidro, panas bumi atau geotermal yang potensinya hingga sekitar 9.000 Mw.

Presiden Jokowi yang didampingi Dirut PLN Sofyan Basir dan Menteri BUMN Rini Soemarno menyebutkan sumber pembangkit listrik lainnya yaitu angin dan ombak. (Ant/E-4)