Dorong Pemulihan Ekonomi, Airlangga Prioritaskan UMKM dalam Anggaran PEN

MENTERI Koordinator (Mneko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp455,62 triliun untuk tahun 2022. 

Selain untuk kesehatan dan perlindungan masyarakat, Airlangga menuturkan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini. 

"Dalam pengembangan UMKM, Pemerintah mengeluarkan kebijakan antara lain, mewajibkan bank menyalurkan kredit minimal sebesar 30% dari total kredit pada tahun 2024, meningkatkan besarnya kredit UMKM menjadi Rp10 miliar, restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19, serta relaksasi kebijakan dan penambahan plafon KUR," jelas Airlangga pada acara optimalisasi penyaluran KUR klaster dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemulihan ekonomi yang 
dilakukan secara langsung di Palembang, Sumatra Selatan..

Pemerintah mencatat, penyaluran KUR pada tahun 2022 hingga tanggal 28 Februari 2022 berjumlah Rp55,06 triliun, atau sebanyak 14,75 persen dari target tahun 2022 yang sebesar Rp373,17 triliun. Jumlah tersebut diberikan kepada 1,26 juta debitur. 

Dalam keterangan pers, Minggu (6/3), Ketua Komite PC-PEN itu memaparkan, total outstanding KUR pada 28 Februari 2022 sebesar Rp412 triliun, dengan jumpah kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang relatif rendah, yakni sebesar 0,98%. 

Selain itu, ia mengatakan, porsi penyaluran KUR tahun 2022 per sektor terbesar disalurkan pada sektor perdagangan sebanyak 44,8%, disusul sektor pertanian sebanyak 30,5 persen, dan sektor jasa sebanyak 13,7%.

Guna mendukung program tersebut, Airlangga juga mengatakan pemerintah telah memperpanjang waktu untuk memberikan tambahan subsidi bunga KUR. 

“Pemerintah juga telah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen dari akhir Juni 2022 menjadi akhir Desember 2022. Dengan demikian, suku bunga KUR sampai dengan akhir Desember 2022 hanya sebesar 3%," katanya.

"Selain itu, Pemerintah juga menyediakan grace period selama 5 tahun. Dengan dukungan tersebut, pekebun membayar cicilan setelah tanaman sawitnya menghasilkan,” kata Airlangga.

Sembari melakukan penyerahan KUR secara kelompok untuk usaha bakso, kelapa sawit, pembuat songket, dan pekebun sawit, Airlangga pun memberikan apresiasinya atas rendahnya NPL KUR Sumatera Selatan. 

“Saya mengapresiasi pencapaian KUR Sumatera Selatan yang Non Performing Loan rendah dan capaiannya meningkatkan 100 persen ditahun 2020 sekitar Rp4,4 triliun, ditahun 2021 menjadi Rp8 triliun,” pungkas Airlangga. (RO/OL-09)