PLUT Percepat Koperasi dan UMKM Onboarding Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KEMENTERIAN Koperasi dan UKM tengah mengoptimalkan peran dan fungsi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) dalam mendukung percepatan onboarding produk koperasi dan UKM pada laman e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pasar Digital (PaDi) BUMN dan Bela Pengadaan.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, belanja produk dalam negeri oleh pemerintah, setidaknya melibatkan koperasi dan UMKM masuk dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Hal tersebut sejalan dengan semangat dan prioritas KemenKopUKM pada tahun ini.

"Belanja pemerintah untuk produk dalam negeri adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap produk dalam negeri, terutama bagi Koperasi dan UMKM," ungkapnya dalam Webinar PLUT Educational Center bertajuk Mendorong Keterlibatan Koperasi dan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/Lembaga, Kamis (24/2).

Secara nasional, data transaksi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) per 27 Desember 2021 mencatat, realisasi belanja paket usaha kecil sebesar Rp216,65 triliun atau 48,97% dari target Rp442,43 triliun.

Mengingat masih besarnya peluang tersebut, sepanjang 2022 ini Kemenkop UKM menargetkan sebanyak satu juta produk UMKM dapat masuk dalam laman LKPP.

Hingga Januari 2022, jumlah UMKM yang telah masuk dalam laman LKPP terdiri dari UKM onboarding dalam SPSE sebanyak 178.279 unit, UKM onboarding dalam e-katalog sebanyak 491 unit, dan UKM onboarding dalam Bela Pengadaan sebanyak 291.464 unit.

"Ke depan, Kemenkop UKM terus mengoptimalkan peran dan fungsi PLUT KUMKM yang tersebar di 74 Kab/Kota di 32 Provinsi Indonesia untuk mendukung percepatan onboarding produk KUMKM di berbagai platform," kata Teten.

Bentuk dukungan yang dapat dilakukan PLUT, menurut Teten, di antaranya dengan melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM sekaligus kurasi produk UMKM agar sesuai standar.

Hal ini sesuai dengan konsep New PLUT, yaitu di antaranya menjadikan PLUT sebagai Pusat Konsultasi dan Pendampingan, Pusat Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Marketplace, serta Pendaftaran dan Perizinan Usaha.

"PLUT Educational Center dapat kita manfaatkan bersama untuk membangun eksosistem usaha. Agar pelaku UMKM memiliki jiwa yang produktif, unggul, dan inovatif dengan mengedepankan semangat kolaborasi demi masa depan UMKM yang kuat dan tangguh," tuturnya.

Tak hanya itu, Kemenkop UKM juga melakukan serangkaian program strategis dalam memperluas pasar dan penyerapan produk UMKM. Pertama, alokasi 40% belanja K/L melalui LKPP, SipLah, Pasar Digital BUMN. Kedua, adaya kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Ketiga, Kemenkop UKM menggelar program Live Shopping, UKM on-boarding melalui Shopee, Tokopedia dan Blibli. Serta kempat, merilis platform Sistem Informasi UMKM (SMEsta).

Teten menegaskan, apa yang telah dilakukan Kemenkop UKM sebagai bentuk komitmennya, dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM.

Yaitu, dengan mengamanatkan Kementerian/lembaga (K/L) pemerintah non kementerian dan perangkat daerah, wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Teten, hadirnya PP tersebut merupakan peluang bagi Koperasi dan UMKM untuk masuk dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terutama saat pandemi ini.

"Sekarang sudah ada jaminan market bagi KUMKM. Adanya kepastian ini, tentunya mendorong semakin terbukanya akses pasar bagi KUMKM," ujar Teten.

Di tempat yang sama, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Emin Adhy Muhaemin menambahkan, LKPP berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi KUMKM dalam pengadaan barang dan jasa di K/L.

LKPP mencatat, data transaksi sejak 2021 hingga 14 Februari 2022 mencapai Rp58,18 triliun. Dengan rincian, 137 etalase produk, 116.000 produk tayang, 308.000 paket purchasing, 2.500 penyedia katalog elektronik, 106.400 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 56.400 Pejabat Pengadaan (PP).

Sedangkan untuk komoditas Bela Pengadaan yang masuk, mulai dari makanan, alat tulis kantor, angkutan, suvenir, kurir, furnitur hingga kesehatan. LKPP juga telah menggandeng 26 mitra toko daring seperti Gojek, Grab, Blibli, Shopee, Indotrading dan lainnya.

"Kami meminta roadmap pengembangan dan penetrasi mitra toko daring ke daerah. Sekaligus komitmen implementasi on boarding pelaku UMKM," ucap Enim. (E-3)