KOMISARIS PT Zipmex Exchange Indonesia (Zipmex) Nayoko Wicaksono meminta pemerintah untuk membuka ruang diskusi agar lebih mengerti tentang ekosistem perdagangan aset kripto. Hal ini harus dilakukan karena saat ini pemerintah terkesan memiliki regulasi yang bertabrakan terkait dengan aset kripto.
"Kalau di luar negeri itu regulatornya lebih banyak communication and hearing untuk lebih mengerti (aset kripto). Karena kan kripto itu something yang enggak gampang untuk dimengerti, karena underlying teknologinya blockchain. Jadi harus lebih ada education or workshop ke pemerintahan apalagi dari penggunaan datanya juga," ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (26/1).
Lebih lanjut, pemerintah dikatakan harus membuka ruang diskusi bersama dengan pakar kripto dan blockchain agar dapat memberikan kepastian bagi keberlangsungan perdagangan aset kripto di Indonesia.
Pasalnya, Nayoko memperkirakan bahwa perdagangan aset kripto akan berlangsung dalam kurun waktu yang lama, hal ini terlihat dari jumlah masyarakat yang sudah bertransaksi dalam perdagangan aset kripto.
"Karena kripto sendiri di 2021 menghasilkan financial inclusivity ke lebih dari 10 juta orang di Indonesia. Sementara yang trading saham di Indonesia saja cuma mencapai 3,5 juta selama bertahun-tahun. Jadi kripto kayaknya enggak bakal go away sih," ujar Nayoko.
Dia berharap pemerintah dalam hal ini Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat bersinergi untuk memberikan regulasi yang jelas dan tidak saling bertabrakan.
Setidaknya, menurut Nayoko, pemerintah dikatakan harus memiliki staf ahli yang berpengalaman dan sudah memasuki dunia perdagangan aset kripto agar tidak terjadi lagi tumpang tindih regulasi.
"Karena how do you regulate something that you don't fully understand. Apalagi kalau belum pernah menjadi user-nya sendiri atau pernah bekerja di industrinya. Jadi, harusnya regulator ada staff specialist yang memang sudah pernah ada experience bekerja di industri tersebut," pungkasnya.
Sebelumnya, OJK secara tegas melarang lembaga jasa keuangan untuk memfasilitasi pedagangan aset kripto. Mereka pun meminta masyarakat mewaspadai dugaan penipuan skema ponzi investasi kripto.
Lebih lanjut, aset kripto dikatakan merupakan komoditi yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun, sehingga masyarakat harus memahami risikonya sebelum melakukan perdagangan aset kripto.
OJK juga tidak melakukan pengawasan dan pengaturan aset kripto. Pengaturan dan pengawasan aset kripto sendiri dilakukan oleh Bappebti dari Kemendag.
Sementara itu, Bappebti sendiri memastikan segala transaksi kripto aman dan terlindungi. Mereka juga telah menetapkan 229 kripto yang dapat diperdagangkan pada pasar fisik aset kripto di Indonesia di antaranya ialah bitcoin, ethereum, tether, xrp/ripple, bitcoin cash, binance coin, polkadot, cardano, solana, dan lainnya.
Regulasi terkait aset kripto sendiri tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto ada 229 aset kripto yang diizinkan untuk diperjualbelikan di dalam negeri. (E-3)
