Penyaluran LPDB-KUKM Sudah Mencapai Rp1,25 Triliun

MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi capaian Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM yang telah menyalurkan pembiayaan kepada koperasi dan UMKM sebesar Rp1,25 triliun pada Oktober 2021. Angka ini telah mencapai 78,11% dari target Rp1,6 triliun. Pencapaian ini pun disertai dengan non-performance loan (NPL) sebesar 1,03%.

"Ini pencapaian yang baik dan LPDB harus meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan transparan dan akuntabel. Saya kira di lembaga pengelola keuangan, kepercayaan, transparansi dan akuntabel merupakan hal yang penting selain pembenahan manajemen," ungkap Menkop dalam acara peluncuran Transformasi Digital LPDB-KUMKM, di Nusa Dua, Bali, Jumat (29/10) malam.

Selain itu, Teten menegaskan bahwa transformasi digital yang diluncurkan LPDB KUMKM merupakan langkah inovasi yang sangat baik. Dengan digitalisasi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LPDB-KUMKM sebagai lembaga keuangan diharapkan akan menjadi lebih terpercaya.

"Digitalisasi meningkatkan kepercayaan karena transparansi. Ini juga merupakan instrumen untuk meningkatkan layanan LPDB," kata Teten. "Teruslah berinovasi, terus mewujudkan ide-ide segar dari seluruh jajaran Direksi, dan para pegawai LPDB-KUMKM," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menekankan bahwa bagi LPDB-KUMKM, inovasi merupakan kebutuhan yang mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Peran teknologi untuk menjaga risiko serta menjaga agar layanan LPDB dapat lebih cepat, efektif, efisien dan akuntabel, kata dia, menjadi kebutuhan utama bagi seluruh jajaran LPDB-KUMKM.

"Dengan adanya transformasi digital ini, maka capaian target dapat dengan menggunakan pendekatan green business process. Dimana dari sisi operasional, kami akan lebih cepat, efisien, efektif, dan akuntabel, serta untuk memberikan nilai tambah ekonomi baru bagi LPDB-KUMKM," ucap Supomo.

Beberapa platform yang dikembangkan untuk mendukung green business process, antara lain proposal online melalui CMFS, hingga reformasi pengelolaan keuangan dengan transaksi online pembayaran melalui online disbursement system.

"Ada juga penggunaan corporate card untuk transaksi operasional semua pegawai LPDB-KUMKM," tuturnya.

Platform lainnya ialah transaksi cashless untuk seluruh pembayaran pelaksanaan belanja dengan menggunakan cash management system, termasuk penggunaan GeoTagging sebagai Aplikasi Perjalanan Dinas Tanpa Kertas (GeoDinas).

"Tak ketinggalan, platform Manajemen Inkubasi Online dengan RIDI Platform, hingga peningkatan kapasitas pegawai dengan online training system," papar Supomo.

Bahkan, Supomo menyebutkan bahwa aplikasi GeoDinas dapat menggantikan fungsi berlembar-lembar SPD perjalanan dinas.

"Selama ini, ASN yang melakukan tugas perjalanan dinas membawa kertas dan harus dicap manual sebagai bukti administrasi," ujarnya.

Saat ini, lanjut Supomo, hanya dengan satu aplikasi perjalanan dinas GeoDinas, pihaknya memantau para pegawai dengan menggunakan teknologi GeoTagging. Dengan demikian, kunjungan-kunjungan dinas akan termonitor dengan akuntabel, valid, dan cashless.

"Kami menyadari, dengan satu kantor terpusat tersebut, semakin hari risiko operasional kami akan semakin meningkat. Risiko reputasi kami juga dipertaruhkan untuk melayani lebih cepat dan di samping risiko kepatuhan kami juga harus terjaga dengan baik," kata Supomo.

Dalam kesempatan itu, Supomo juga memaparkan latar belakang transformasi di tubuh LPDB-KUMKM, yang dimulai dari Bandung. Dia  menyebutkan, pada 19 November 2020, LPDB-KUMKM telah meluncurkan logo baru. Peluncuran logo New LPDB tersebut memiliki makna yang mendalam serta berhasil menginspirasi seluruh insan LPDB.

"Dengan logo baru tersebut, seluruh insan LPDB saat ini terus bergerak lebih cepat, selalu berinovasi, dan tetap berkomitmen menjaga integritas," tegasnya.

Terlebih lagi, LPDB-KUMKM diamanatkan untuk memberikan layanan kepada koperasi yang berada di tengah kota hingga koperasi yang ada di pelosok negeri ini, baik dalam kondisi pandemi maupun normal. Tercatat, tidak kurang dari Rp7,2 triliun dana telah tersalur kepada 2.022 koperasi, 318 ribu KUMKM pada 34 Provinsi dan 489 kabupaten kota.

Supomo optimistis pada akhir Desember 2021, akan memenuhi target 100% sebesar Rp1,6 triliun penyaluran kepada 100% koperasi. (E-3)