BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Jakarta Pusat menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.
Hal Ini dilakukan untuk memudahkan BPJAMSOSTEK berkordinasi dengan Kejaksaan dan memiliki kekuatan hukum lebih dalam memastikan seluruh hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Chairul Arianto selaku Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir, Tonny WK selaku Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Jakarta Kebon Sirih, dan M Izaddin selaku Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Jakarta Salemba dengan Bima Suprayoga selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Eko Nugriyanto selaku Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Wilayah DKI Jakarta, Yustina Kalangit selaku Kasidatun, dan beberapa perwakilan dari Jaksa Pengacara dan perwakilan dari Sekre Datun.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir, Chairul Arianto, menyampaikan, “Penandatangan MoU ini bukan hal baru karena sudah dilaksanakan sebelumnya. Isi MoU ini sebenarnya penegakan hukum terhadap implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada di Wilayah Jakarta Pusat”.
"Untuk diketahui bersama, kesepakatan ini juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam bidang perdata dan tata usaha negara yang tujuannya untuk efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan," papar Choirul.
Sementara itu, Kepala Kejari Jakarta Pusat Bima Suprayoga mengatakan,“Karena kewenangan penegakan hukum ada di Kejaksaan sebagai pengacara negara, jadi ke depannya kami dengan pihak BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir terus berkoordinasi untuk mempercepat proses atau mengurangi potensi tidak diterimanya hak oleh pekerja akibat kelalaian atau pelanggaran-pelanggaran normatif yang berkaitan dengan ketenagakerjaan”.
"Nantinya, BPJS Ketenagakerjaan akan menerima bantuan hukum bidang perdata oleh jaksa pengacara negara di Peradilan Tata Usaha Negara," jelasnya.
"Hal demikian juga akan diberikan pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lainnya dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah," tegas Bima.
Kerja sama yang dilakukan antara lain bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan hukum lain yang terdapat kepentingan pemerintah terkait hukum perdata dan tata usaha negara di dalamnya.
Sementara itu, BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir juga menyampaikan informasi bahwa meskipun Wilayah DKI Jakarta sudah masuk kategori zona hijau penyebaran pandemi Covid-19, peserta tetap dapat mengajukan klaim JHT secara online melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
Peserta juga dapat dilakukan juga dengan mengakses website www.lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id dan juga dapat menerima layanan informasi melalui Call Center 175 terkait program dan manfaat BPJAMSOSTEK. (RO/OL-09)
