Kamis 08 April 2021, 12:35 WIB

Kelembagaan Pangan Dibutuhkan Pemerintah Pusat hingga Daerah

M. Iqbal Al Machmudi | Ekonomi
 Kelembagaan Pangan Dibutuhkan Pemerintah Pusat hingga Daerah

Antara
Pekerja mengangkat stok beras di gudang pangan Komplek Pergudangan Bulog, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/4).

 

KELEMBANGAAN sektor pangan dinilai dibutuhkan pemerintah untuk mengintegrasikan data serta fokus menjaga ketahanan pangan terutama bagi provinsi sebagai penyuplai bahan makanan pokok.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Agus Wariyanto, menjaga ketahanan pangan di setiap daerah tentunya memiliki cara masing-masing tetapi kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendorong melalui sarana dan prasarana kepada petani serta turut mencegah terjadinya gagal panen.

"Perlu dukungan berbagai pihak, pangan tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri oleh bidang pertanian. Dalam arti luas tentu bisa dilakukan oleh bidang pertanian tetapi juga dilakukan non pertanian pada saat kemiskinan, aspek sosial, kesehatan dan lainnya," kata Agus dalam webinar Kelembagaan Pangan Nasional Sampai Dimana? yang diadakan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Rabu (8/2).

Untuk mewujudkan kelembagaan pangan di daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah masih mempertahankan kelembagaan pangan masyarakat. Pemprov Jateng menggandeng masyarakat untuk memperluas koneksifitas serta menghemat biaya dengan tujuan meningkatkan kemandirian pangan daerah.

"Selanjutnya ialah memperkuat kelembagaan yang sudah ada dengan kearifan lokal. Karena setiap daerah memiliki cara mengatasi pangannya secara lokal dengan budaya masing-masing ini sangat efektif terutama di era pandemi ini," ujar Agus.

Selain itu, Agus mengatakan untuk meningkatkan ketahanan pangan perlu adanya pengkajian ulang terkait hutan cadangan pangan konservasi sumber daya genetik pangan nasional.

"Konservasi harus diimbangi dengan ketahanan pangan agar lestari. Kemudian, kelembagaan pangan juga untuk membangun sistem logistik daerah karena masalah data menjadi penting dari ketersediaan sampai distribusi dibentuk akhirnya bisa meningkatkan NTP petani," tegasnya.

Pembentukan kelembagaan pangan sendiri diatur dalam Pasal 126-129 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Meski sudah ada mandat bahwa 3 tahun setelah diundangkan yang seharusnya lembaga pangan terbentuk 2015 dalam regulasi tersebut meski pemerintah belum membentuk kelembagaannya maka tidak ada sanksi. Sehingga hal itu yang membuat pemerintah tidak terburu-buru. (E-3)

Baca Juga

DOK Lalamove Indonesia

Tren Pengiriman Barang Lebaran Tahun Ini Naik 100 Persen

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 14 April 2021, 13:02 WIB
Menurut Ketua Asperindo, Ardito Soepomo memprediksi jasa pengiriman barang akan melonjak 100 persen selama Ramadan dan Idul...
Ist/Kementan

Pertanian Keluarga Dukung Peningkatan Ketahanan Pangan

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 14 April 2021, 12:59 WIB
Pertanian Keluarga (PK) yang dibangun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mempunyai nilai strategis dalam mambangun...
Ist/Kementan

Pengamat: Kinerja Mentan SYL Selamatkan Perekonomian Nasional

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 14 April 2021, 12:52 WIB
Ketersediaan produk-produk pertanian selama ini aman, bahkan sektor pertanian bisa terus menyumbang positif pada PDB nasional selama...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Tajamnya Lancang Kuning di Lapangan

 Polda Riau meluncurkan aplikasi Lancang Kuning untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Berhasil di lapangan, dipuji banyak kalangan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya