Pemerintah Berupaya Memperbanyak Kawasan Industri Halal

PEMERINTAH berupaya memperbanyak pembentukan kawasan industri halal (KIH) untuk mengembangkan halal value chain. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan, kebijakan ini untuk mempermudah distribusi produk industri halal dari produsen hingga ke tingkat konsumen. 

“Untuk melahirkan industri halal yang efisien, perlu dikembangkan ekosistem halal yang terintegrasi dalam kegiatan ekonomi, mulai dari input, proses produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumen. Untuk mendukung ini, pemerintah saat ini terus berupaya memperbanyak pembentukan KIH,” kata Ma’ruf saat meresmikan secara virtual pendirian SHAFIEC UNU Yogyakarta secara daring, Jumat (12/3).

Baca juga: Rayakan Isra Mikraj di Tahanan, Rizieq Shihab Gelar Berbagai Lomba

Menurut Ma’ruf, selain memperbanyak KIH, pemerintah terus mengupayakan sejumlah kebijakan untuk memperluas halal value chain. Beberapa diantaranya seperti penguatan industri dan UMKM berbasis syariah/halal melalui UU Cipta Kerja dan pendirian Bank Syariah Indonesia (BSI). 

“Serta perluasan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pengembangan ekonomi syariah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ma’ruf menjelaskan, selain pengembangan halal value chain, pemerintah menghadapi sejumlah tantangan lain dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah agar berdaya saing global seperti digitalisasi dan sumber daya manusia (SDM). Dalam digitalisasi, ungkapnya, pemerintah saat ini terus menyediakan dukungan tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari sisi pengembangan infrastruktur untuk menguatkan platform ekonomi digital. Pemerintah telah mengembangkan program konektivitas digital, seperti Palapa Ring, penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah (SATRIA), dan pembangunan menara BTS (Base Transceiver Station).

“Pandemi mempercepat perubahan aktivitas ekonomi ke arah digital. Penjualan barang dan jasa hingga aktivitas keuangan, saat ini semakin banyak yang menggunakan platform digital. Oleh karena itu, pengembangan digitalisasi menjadi keharusan dan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah tidak boleh tertinggal dari kemajuan teknologi digital ini,” tegasnya.

Sementara dalam hal SDM yang saat ini masih minim, Ma’ruf menekankan pentingnya peran kampus dalam melahirkan SDM andal di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Ia pun meminta kurikulum disusun dengan menyesuaikan kebutuhan industri.

“Saat ini, pemenuhan kebutuhan SDM syariah dipenuhi dari SDM umum melalui berbagai pelatihan. Ke depan, seiring ekonomi dan keuangan syariah yang terus berkembang, maka menciptakan SDM yang benar-benar ahli di bidang ini merupakan suatu kebutuhan,” ujarnya.

Senada dengan pesan Ma’ruf, Menteri Keuangan selaku Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Sri Mulyani Indrawati yang juga menjadi pembicara pada acara tersebut mengharapkan kontribusi SHAFIEC dalam mengembangkan kualitas SDM dan berbagai kebijakan di bidang ekonomi sesuai dengan dinamika global dan dinamika perubahan teknologi, tetapi tetap mengacu dan berlandaskan pada nilai-nilai islami. 

“Keadilan, kejujuran, integritas, dan kompetensi atau profesionalitas, semua ini adalah landasan tata kelola berdasarkan keislaman, yaitu akuntabel dan bisa dipercaya,” jelasnya. (OL-6)