Jokowi: Dua Tantangan ke depan, Keterbukaan dan Kompetisi

PRESIDEN Joko Widodo menilai pemerintah harus bisa menyesuaikan diri terhadap menghadapi sejumlah tantangan perekonomian global. Menurutnya, terdapat dua tantangan yang harus dihadapi Indonesia ke depan, yaitu keterbukaan dan kompetisi.

“Sebagai bangsa yang besar, kita harus menyesuaikan dengan tantangan global yang mau tak mau berpengaruh terhadap ekonomi kita. Dua hal penting yang menjadi tantangan kita, pertama keterbukaan dan yang kedua kompetisi,” ujar Joko Widodo dalam sambutannya di hadapan seluruh anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Balai Kartini, Rabu (30/3).

Presiden menilai era keterbukaan tak terhindarkan lagi dalam menghadapi persaingan global. “Keterbukaan sudah tidak bisa kita tolak-tolak lagi,” ujar dia. Dia mengumpamakan, era keterbukaan informasi perbankan yang akan dilakukan pada 2018 akan mulai mengalihkan berbagai kegiatan ekonomi ke sektor digital yang bergerak lebih cepat. “Belum lagi yang berkaitan dengan digital economy yang tidak bisa kita hambat-hambat lagi. Tapi terkadang kita terlambat mengantisipasi dengan regulasi,” ujar dia.

Di samping itu, Indonesia juga harus semakin siap menghadapi kompetisi dengan negara-negara lain. Dia menyebutkan, peluang keikutsertaan Indonesia dalam berbagai blok kemitraan dagang seperti ASEAN Economic Community, Trans Pacific Partnership, Regional Comprehensive Economic Partnership, dan European Free Trade Agreement merupakan bagian dari kepentingan nasional untuk bersaing secara global. “Bagaimanapun juga, kepentingan national yang harus tetap kita pegang. Kalau ketemu, saya gandeng gandengan, tapi sebetulnya dalam hati saya bilang mereka itu kompetitor,” ujar dia.

Pemerintah, ujarnya, menyiasati tantangan tantangan tersebut dengan pembenahan. “Makanya fokus yang kita kerjakan adalah deregulasi,” ujar dia.

Dia menegaskan perizinan harus sudah berorientasi kepada hasil, bukanlah kepada prosedur. “Kalau orientasinya masih prosedar-prosedur, ya pusing. Jadinya kita malah lamban. Padahal, kecepatan itu yang dibutuhkan dalam berkompetisi, itu yang harus diubah,” kata Jokowi.

Dari sekitar 42 ribu perizinan yang ada di Indonesia, Jokowi telah meminta seluruh perizinan yang menghambat dihilangkan. Belum lagi, saat ini juga terdapat setidaknya 3 ribu perizinan dalam bentuk peraturan daerah.

“Itu yang akan sangat menyulitkan dan akan menghambat kita sendiri, sehingga kecepatan bertindak menjadi terhambat karena aturan perizinan perizinan itu. Ini yang akan kita harus, kita kurangi sebanyak-banyaknya, enggak usah pakai dikaji-kaji,” kata dia.(OL-4)