Pemerintah Optimistis Ekonomi Indonesia Bakal Membaik

KONDISI perekonomian dalam negeri diyakini akan segera membaik dan lebih  terkendali. Bahkan, perubahan positif itu diyakini akan terlihat mulai bulan depan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga   Hartarto saat menjadi pembicara kunci pada seminar bertajuk 'Transformasi Ekonomi: Momentum Menuju Indonesia Maju dan Unggul' yang diselenggarakan Pusat Informasi Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) bekerja sama dengan Universitas Islam Bandung, di Aula Unisba, Bandung, Kamis (5/11). Airlangga menilai, saat ini kondisi ekonomi Indonesia sudah menunjukkan tren positif dan lebih terkendali.

Baca juga: Pemulihan Ekonomi Bergantung Keberhasilan Penanganan Covid-19

"Bulan depan, kondisi ekonomi kita mudah-mudahan bisa terus membaik," katanya. Dia menyontohkan, kondisi ini terlihat dari penjualan kendaraan otomotif yang bisa naik mencapai 50%.

"Kita akui bahwa kondisi ini sempat menurun dan sekarang tengah diperbaiki,"  kata Airlangga. Selain itu, pasar modal juga terus membaik. "Begitu juga dengan pertambangan dan pertanian mulai tumbuh lagi. Pemulihan ekonomi di era new normal ini sudah terlihat jelas," katanya.

Dia menyebut, berbagai upaya strategis telah dilakukan pemerintah untuk terus menggenjot pertumbuhan ekonomi. Di antaranya penempatan dana pada bank umum mitra melalui program PEN.

"Ini dilakukan agar pemerintah bisa mendorong perekonomain dan sektor riil kembali pulih di masa pandemi ini. Penempatan dana PEN di empat bank Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) hingga fase kedua sebesar Rp47,5 triliun dengan total penyaluran kredit mencapai Rp203 triliun," katanya.

Selain itu, dana PEN juga ditempatkan di 11 bank pembangunan daerah (BPD) dengan dengan realisasi dana disalurkan mencapai Rp20 triliun. Terakhir, kata dia, penempatan dana PEN di tiga bank syariah sebesar Rp3 triliun dengan  realisasi dana disalurkan mencapai Rp2,34 triliun.

Capaian program PEN ini, lanjut dia, di antaranya ada pada realisasi penyaluran bantuan presiden produktif. Banpres ini telah disalurkan kepada 9,2 juta pelaku usaha mikro dari target 29 juta UMKM, dengan realisasi penyaluran 76% atau Rp22 triliun dari target Rp28 triliun.

Selain itu, kata Airlangga, realisasi penyaluran subsidi gaji/upah telah disalurkan kepada 12,2 juta pekerja (batch I-VI dari target 25,7 juta pekerja). Realisasi penyalurannya mencapai 98,4% atau Rp14,6 triliun dari total anggaran Rp14,8 triliun.

"Subsidi ini kita perluas untuk guru honorer di bawah kewenangan Kemendikbud dan Kementerian agama," katanya. Dia menambahkan, realisasi program kartu prakerja dari sekitar 35,1 juta pendaftar, sudah sekitar 5,5 juta penerima kartu prakerja.

Dari jumlah tersebut sekitar 4,6 juta peserta sudah menyelesaikan pelatihan dan 3,8 juta di antaranya sudah menerima insentif. "Kami juga melakukan gerakan nasional bangga akan buatan produk Indonesia. Misalnya gerakan belanja di warung tetangga, platform digital yang mempertemukan UKM dengan BUMN, dan lain-lain. Transformasi digital pun terus ditingkatkan," kata Arilangga.

Dalam masa pandemi covid-19 ini, kata dia,  banyak karyawan yang dirumahan dan di-PHK. Dia mengharapkan dengan UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan bisa memudahkan para pelaku usaha melakukan usahanya.

Selain itu, iklim investasi kembali menggeliat sehingga para pengusaha percaya diri untuk menaruh modalnya untuk usaha di Indonesia. Dengan begitu penciptaan lapangan kerjasama kembali terbuka.

Rektor Unisba Edi Setiadi menilai, dalam kondisi yang tidak menentu di masa pandemi ini, pihaknya mengharapkan kehadiran pemerintah bisa maksimal dalam memulihkan perekonomian Indonesia. "Penjelasan Pak Menteri tadi menandakan bahwa pemerintah telah banyak berupaya agar ekonomi kembali stabil. Misalnya pemerintah konsisten untuk melakukan peta jalan manufaktur transformasi ekonomi di tengah kondisi yang tidak pasti ini," papar Edi.

Tantangan tersebut, kata Edi, tentunya harus dibarengi dengan konfigurasi strategi yang tepat sasaran. "Salah satunya adanya UU Cipta Kerja. Saat ini tinggal kerja kerasnya semua pihak supaya tidak ada lagi keresahan dan penolakan," katanya. (BY/A-1)