Headline

Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.

Fokus

Sejumlah negara berhasil capai kesepakatan baru

KKP Telah Salurkan Rp601 M untuk Modal Usaha Perikanan

Insi Nantika Jelita
04/11/2020 00:21
KKP Telah Salurkan Rp601 M untuk Modal Usaha Perikanan
Tim Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas) 115 menenggelamkan tiga kapal ikan asing di Perairan Belawan, Medan.(MI/Septiana Perdana )

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) menggenjot penyaluran modal usaha dengan bunga ringan bagi masyarakat melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

Kepala BLU LPMUKP Syarif Syahrial mengatakan, hingga 31 Oktober 2020, pihaknya telah menyalurkan pinjaman modal senilai Rp601 miliar untuk nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, petambak garam, serta pelaku usaha di wilayah pesisir.

Baca juga: Kementan Latih Milenial Kembangkan Pertanian lewat Teknologi

"Selama 2020 itu penyaluran senilai Rp201 miliar. Kalau proposal pengajuan yang masuk sudah lebih dari Rp2 triliun. Pandemi ini memang di luar ekspektasi tapi kami sedang menyiapkan strategi," jelas Syarif dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11).

Syarif mengakui banyak kendala yang dihadapi pihaknya dalam menyalurkan permodalan bagi masyarakat melalui pengelolaan dana bergulir dengan pendampingan ini. Salah satunya, minimnya personel dari LPMUKP.

"Bahwa LPMUKP kekurangan staf untuk penyaluran. Karena itu, tahun ini kami akan melakukan open recruitment untuk staf dan hal itu sudah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," tutur Syarif.

Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar meminta jajaran BLU LPMUKP untuk terus melakukan sosialisasi, analisis dan penyaluran modal serta pendampingan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

Disatu sisi, dia menyebut, kepala daerah kurang menyosialisasikan fasilitas permodalan bagi masyarakat dengan bunga 3% per tahun.

"Saya jujur melihat kepala daerah sosialisasinya kurang. Mereka kurang tanggap," ujarnya.

Padahal, kata Antam, BLU LPMUKP merupakan representasi kehadiran pemerintah bagi masyarakat kelautan dan perikanan yang diharapkan bisa menjadi solusi atas keterbatasan akses permodalan.

"Kalau ke bank pasti ribet. Terus banyak pelaku usaha mikro itu takut malah ke bank. Untuk para pendamping saya berharap betul menyentuh para pelaku usaha mikro menengah untuk mengembangkan usaha. Tujuannya agar perekonomian kita berkembang terus," sambung Antam.

Sebelumnya, saat memberikan arahan kepada pejabat eselon, Menteri KKP Edhy Prabowo meminta jajarannya untuk selalu menggulirkan kebijakan-kebijakan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat nelayan.

"Nelayan di sini termasuk pembudidaya, petambak garam, dan pelaku usaha di sektor kelautan perikanan. Dalam kondisi Covid-19 ini kita sudah diuji hampir sepuluh bulan. Dan kita bisa melalui itu," kata Menteri Edhy. (Ins)
 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Astri Novaria
Berita Lainnya