Perppu Sistem Keuangan Antisipasi Dampak Covid-19

Pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Reformasi Sistem Keuangan digagas untuk mengantisipasi dampak jangka panjang covid-19 kepada jasa keuangan setelah melakukan relaksasi kredit bermasalah.

"Oleh karena itu kami lakukan persiapan sekarang. Bukan nanti sesudah kita mengalami persoalan, baru melakukan penguatan sana sini," kata Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Raden Pardede dalam diskusi daring di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, setelah industri jasa keuangan seperti perbankan melakukan restrukturisasi kredit debitur yang berpotensi bermasalah menjadi kategori lancar, pada tahun mendatang setelah restrukturisasi selesai, kredit bermasalah (NPL) diperkirakan akan meningkat.

Dengan kondisi seperti itu, sektor jasa keuangan berpotensi mengalami permasalahan, salah satunya menyebabkan perbankan kesulitan likuiditas atau permodalan.

Meningkatnya kredit bermasalah membuat perbankan menyediakan cadangan modal lebih besar sehingga memengaruhi kinerja lembaga keuangan tersebut.

Saat ini, lanjut dia, pemerintah masih mendiskusikan bentuk peraturan yang akan dibuat, apakah dalam bentuk perppu atau peraturan lainnya.

Pada kesempatan itu, Raden juga menegaskan pemerintah belum pernah dan tidak berniat untuk membentuk Dewan Moneter dalam rangka mereformasi sistem keuangan nasional.

"Dewan Moneter itu merupakan inisiatif dari DPR dan itu diperbolehkan untuk DPR melakukan inisiatif. Pemerintah tidak ada rencana membuat Dewan Moneter dan kami ingin mempertahankan independensi (bank sentral)," ujar Raden.

Sebelumnya, dalam draf perubahan ketiga UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia, DPR mengajukan wacana pembentukan dewan moneter untuk membantu pemerintah dan BI merencanakan serta menetapkan kebijakan moneter. (Mir/Ant/E-3)