Pemerintah Harus Gencarkan Edukasi Penyaluran Kredit Dana PEN

Pemerintah harus menggencarkan edukasi penyaluran dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang ditempatkan di beberapa bank kepada masyarakat. Hal ini karena masih banyak masyarakat yang kebingungan dalam mengakses bantuan tersebut.

Hal ini disampaikan ekonom dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Kurniawan Saefullah, terkait dana program PEN tersebut, Rabu (16/9). Dia menilai, saat ini masyarakat terutama pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) masih bingung dengan program tersebut.

Sebagian UMKM masih menganggap program tersebut merupakan hibah, padahal merupakan kredit. "Jika bentuknya penyaluran kredit bagus. Apalagi bank punya sumber dana murah untuk ekspansi, bisa mendorong ekonomi pada akhirnya," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu secara intensif mengumpulkan para pihak terkait terutama di daerah bersama bank pembangunan daerah (BPD) untuk melakukan sosialisasi. "Jika mereka sudah dikumpulkan dan jelas peruntukannya, maka siap dikucurkan secara masif ke masyarakat," katanya.

Menurut dia, jika edukasi sudah diberikan maka penyaluran kredit akan optimal mengingat dana yang dikucurkan oleh pemerintah ke sejumlah bank cukup besar. Dia menilai, edukasi pun tidak hanya sekadar sosialisasi saja, tapi juga harus menyeluruh berupa pemaparan petunjuk dan teknis aturan penyaluran tersebut.

Dia mencontohkan, bank bjb yang mendapat kucuran dana PEN sebesar Rp2,5 triliun dari pemerintah harus hati-hari dalam menyalurkannya. "Ini penting dilakukan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Saya yakin jika pemerintah sudah melakukan sosialisasi ke stakeholder, maka bank penyalur seperti bank bjb bisa berkomitmen dalam realisasinya," kata dia seraya memyebut bank bjb saat ini sedang fokus untuk menggairahkan UMKM di tengah pandemi covid-19.

Hal serupa disampaikan Ekonom SBM ITB, Anggoro Budi N. Dia mengatakan pemerintah perlu memetakan secara spesifik penyaluran kredit dari program PEN. "Lakukan segmentasi kondisi usaha. Petakan ulang, mereka yang punya rekaman buruk 1-3 tahun terakhir dalam pengembalian kredit macet dikecualikan," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu mengutamakan UMKM yang omzet lancar dan return on asset (ROA) bersihnya di atas 1-2. "Keutamaan sejarah lancar kredit itu nomor 1 sekalipun aset dan omzet belum besar. Karena hal ini yang menentukan disiplin pasar perbankan," katanya.

Dia beralasan, berurusan dengan segmen UMKM harus siap dengan berbagai risiko. "Pemerintah pun sebaiknya berpikir konservatif, siap dengan risiko terburuk PEN," katanya.

Seperti diketahui, selain menempatkan uang di bank bjb, pemerintah pusat pun menyalurkan melalui bank lainnya seperti Bank Jatim Rp2 triliun, Bank Jateng Rp2 triliun, Bank Sulutgo Rp1 triliun, BPD DIY Rp1 triliun, dan BPD Bali Rp700 miliar. (BY/OL-10)