Bantu Media Massa, Pemerintah Tanggung PPN Kertas Koran

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 125/PMK.010/2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas impor dan atau penyerahan kertas koran dan atau kertas majalah yang dilakukan perusahaan pers media cetak pada tahun anggaran 2020.

Kebijakan itu dilandasi dampak pandemi yang turut menimpa media massa cetak, baik dari sisi penurunan pendapatan iklan serta keterbatasan penyediaan kertas sebagai bahan baku utama penerbitan media cetak. Dengan terbitnya PMK itu, diharapkan produktivitas media cetak dapat terus terjaga dan berlangsung meski di tengah pandemi covid-19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan, perusahaan pers media cetak yang berhak mendapatkan kemudahan berupa PPN DTP yaitu perusahaan media cetak yang menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi berupa penerbitan surat kabar, jurnal, buletin, dan majalah dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha 58130.

“Kertas koran yang atas impor dan atau perolehannya diberikan kemudahan berupa PPN DTP merupakan kertas koran yang umumnya dipakai sebagai kertas koran sebagaimana tercantum dalam pos 4801 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017,” ujarnya dikutip dari siaran pers, Selasa (15/9).

Sedangkan kertas majalah yaitu jenis kertas yang umumnya merupakan bahan baku kertas sebagaimana tercantum dalam pos 4802, pos 4805, pos 4810, dan pos 4811 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017. PPN DTP atas kertas koran dan atau majalah dapat digunakan setelah PMK ini mulai berlaku hingga 31 Desember 2020.

“PMK ini diharapkan dapat membantu perusahaan pers media cetak untuk dapat menjaga produktivitas di masa pandemi covid- 19,” pungkas Febrio. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi