Pemda Mulai Lirik Pinjaman dari Pusat

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mencatat naiknya permintaan pinjaman oleh pemerintah daerah (pemda) dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Saat ini daerah-daerah yang tertarik sudah semakin banyak,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam diskusi daring di Jakarta, kemarin.

Ia menyebutkan daerah yang telah mengajukan terlebih dulu ialah DKI Jakarta serta Jawa Barat dengan usulan pinjaman masingmasing sebesar Rp12,5 triliun dan Rp4 triliun untuk 2020 dan 2021. Pencairan pinjaman untuk dua provinsi itu tengah menunggu rampungnya proses kalibrasi programprogram pemda.

“Ini lagi dalam proses karena untuk penentuannya kita harus lakukan kalibrasi program-program yang diminta sama pemda,” katanya. Daerah lain yang mengajukan pinjaman, yaitu Banten dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Dua provinsi tersebut bahkan telah melakukan penandatanganan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang merupakan special vehicle mission Kemenkeu.

Begitu pula dengan Jawa Timur yang sudah mulai berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dana pinjaman tersebut.

“Lainnya masih pada tahapan mempelajari karena ini barang baru. Pemda mungkin agak kaget, apakah benar pemerintah pusat kasih pinjaman nol persen. Kita tidak memberi batas usulan karena tergantung kebutuhan pemda dan tentunya usulan itu tidak bisa dipenuhi semua. Jadi, silakan saja mengajukan usulan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kegiatan atau program,” ujarnya.

Pada 2020 ini, sumber pendanaan pinjaman ke daerah berasal dari APBN sebesar Rp10 triliun dan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp5 triliun.

Jangka waktu pinjaman ialah selama 10 tahun dengan grace period 2 tahun atau disesuaikan dengan tenggat penyelesaian proyek.

Meski bunganya 0%, ada biaya pengelolaan yang ditetapkan sebesar 0,185% dan biaya provisi sebesar 1% yang dibayarkan pemda ke PT SMI. (Mir/E-2)