Terancam Resesi, Indef: Pemerintah Harus Dongkrak Sisi Permintaan

EKONOM senior Indef Aviliani menilai ancaman resesi ekonomi kepada Indonesia sulit dihindari. Menurutnya, pada kuartal II dan kuartal III 2020 ini ekonomi Indonesia akan tumbuh minus sehingga Indonesia akan mengalami resesi ekonomi. Pada kuartal IV akan sangat bergantung pada penyaluran dana dan APBN secara masif yang dilakukan pemerintah.

Untuk itu, menurutnya, peningkatan sisi permintaan (demand) sangat perlu dilakukan. Karena saat ini baru sisi penawaran (supply) yang tinggi dan tidak diimbangi dengan permintaan masyarakat.

Baca juga:Semester I 2020, Kinerja Elnusa Tetap Kokoh

“Yang harus dilakukan dari sisi anggaran, saat ini sisi supply melalui insentif sudah banyak. Tetapi orang itu butuhnya cash. Jadi baiknya usaha mikro itu dikasih uang cash saja. Maka demand-nya (penyaluran dana) harus tepat waktu dan kembali diperbanyak khususnya untuk rakyat miskin dan rentan miskin juga,” ujarnya dalam diskusi secara virtual, Senin (3/8).

Pihaknya mengapresiasi kebijakan pemerintah dari sektor riil dan fiskal. Dengan memberikan bantuan sosial (bansos) hingga bantuan langsung tunai (BLT). Namun, dalam penyerapannya masih rendah, ini menyebabkan sisi permintaan masih rendah dan ekonomi domestik tak jalan. Menurutnya, penyaluran dana bansos dan BLT baru 37%. Hal ini harus kembali dibenahi.

Ia melanjutkan, masalah utamanya memang pada implementasi pendanaan tersebut. Termasuk pelaksanaan subsidi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari perbankan yang belum jalan. Menurutnya, birokrasi pemerintah dalam menyalurkan dana masih secara business as usual. Padahal saat ini situasinya tengah dalam kondisi luar biasa dan harus melakukan kebijakan yang out of the box.

Untuk itu menurutnya, pertama, pemerintah lebih baik menyalurkan bantuan pinjaman dalam bentuk tunai untuk dunia usaha khususnya usaha mikro. Karena jika masih dilakukan menggunakan mekanisme akses perbankan, khawatirnya jika tidak ada permintaan maka kredit tidak dibutuhkan.

“Kalau sekarang dipaksakan kredit harus tumbuh, pertanyaannya adalah permintaannya nggak ada. Jadi menurut saya untuk membantu maka harus demand side-nya harus tumbuh,”imbuhnya.

Kemudian, sambungnya, baru berbicara mengenai sisi penawaran. Saat ini supply side anggaran insentifnya mencapai Rp405 triliun tapi ini dibutuhkannya nanti setelah demand side mulai tumbuh. Menurutnya, itu harus seimbang.

“Misalnya penjaminan 80% cukup besar tetapi kalaupun dijamin dan nggak ada permintaan akan pasti kreditnya macet,” imbuhnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Rupiah Melemah Awal Agustus

Kedua, pada tahun depan tepatnya bulan April ekonomi sudah harus normal. Salah satunya, perbankan kinerjanya harus seperti sebelum covid-19 dan pihak yang melakukan restrukturisasi kredit sudah harus membayar angsurannya. Menurutnya, tahun depan juga ekonomi harus mulai recovery.

“Jadi harus diperpanjang dari segi relaksasinya. Ini yang harus dilakukan untuk memperbaiki ekonomi kita. Karena tahun depan pertumbuhan ekonomi belum tentu bisa 5%. Butuh 1-2 tahun ke depan untuk recovery itu pun kalau vaksin seluruh penduduk,” paparnya. (Hld)