Penempatan Dana bukan untuk Bank

EKONOM Bank Permata Josua Pardede menilai penempatan dana pemerintah sebesar Rp30 triliun kepada empat bank Himpunan Bank Negara (Himbara) akan mampu mendorong sektor UMKM bertahan dari dampak covid-19.

“Pemerintah mengeluarkan PMK 70/2020 untuk mendukung usaha UMKM, bukan untuk menolong perbankan,” katanya kepada Antara di Jakarta, kemarin.

Terlebih lagi, Josua mengatakan berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lebih dari 50% kredit UMKM di Indonesia diberikan bank persero sehingga itu yang menjadi dasar pemerintah mengeluarkan PMK 70/2020.

Tak hanya itu, ia juga menjelaskan UMKM merupakan sektor yang paling terdampak akibat pandemi covid-19 jika dibandingkan dengan korporasi karena cashflow dari UMKM lebih terbatas sehingga tekanan lebih cepat diterima UMKM.

Josua optimistis seiring dengan penerapan kenormalan baru atau new normal, kondisi perekonomian akan mulai membaik sehingga permintaan kredit di perbankan cenderung meningkat.

“Kalau kegiatan ekonomi sudah kembali normal, permintaan kredit akan membaik. Tapi untuk sementara waktu ini tentu permintaan kredit relatif lemah,” ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, pengamat ekonomi dari Indef, Avili­ani, mengatakan bahwa perbankan tidak boleh dipaksa untuk menyalurkan kredit hingga tiga kali lipat bila memang ternyata permintaan kredit masih rendah.

“Bank itu menciptakan supply (kredit), jadi tidak bisa dipaksakan, misalnya, diberi dana oleh pemerintah Rp30 triliun, lalu bank harus kasih kredit Rp90 triliun, berarti kan itu memaksakan,” ujarnya.  

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa empat bank milik negara (Himbara) yang menerima pe­nempatan dana Rp30 triliun telah menyampaikan rencana penggunaan dana itu. Rata-rata akan dipergunakan untuk mendukung perkembangan UMKM.

Adapun penempatan uang negara itu telah dilakukan pada 25 Juni lalu setelah dilakukan penandatanganan kerja sama antara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan bersama para direktur utama bank Himbara sehari sebelumnya.

Transformasi digital

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan transformasi digital menjadi keharusan bagi perekonomian saat ini. Pandemi covid-19 dinilai menjadi momentum tepat untuk melakukan hal tersebut.

Transformasi digital, tambah Airlangga, tidak saja meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tapi juga mendorong inklusivitas. Pemerintah berkomitmen menciptakan lingkung­an berusaha yang nyaman bagi para pelaku UMKM untuk berbisnis secara daring (online).

Pendampingan dan pelatihan secara konsisten dan berkelanjutan juga diperlukan agar UMKM dapat bertahan dan berkembang dalam ekosistem digital.

“Pemerintah akan mendorong cost dari digitalisasi ini bisa semakin murah. Harga dari smartphone juga diharapkan akan lebih terjangkau, dengan demikian lebih banyak lagi orang yang bisa menggunakan smartphone,” pungkas Airlangga. (Ant/E-1)