Kemelut Kartu Prakerja, KPK: 4 Hal yang Perlu Perhatian

KOMISI Pemberatasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa setidaknya terdapat 4 hal yang perlu mendapatkan perhatian dari program kartu prakerja. Pasalnya saat ini program daring tersebut tengah menjadi bahan pembicaraan publik.

Keempat hal tersebut ialah proses pendaftaran peserta, platform digital sebagai mitra kerja, konten pelatihan program kartu prakerja dan pelaksanaan.

Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana mengatakan bahwa terkait proses pendaftaran prakerja khusunya pada masa pandemi covid-19 ini, sebanyak 1,7 juta individu yang telah diidentifikasi terdampak pandemi harus menjadi prioritas kartu prakerja.

"Kami dorong ini jadi prioritas jadi peserta progran prakerja. Untuk verifikasi kami harapkan optimalisasi dari Disdukcapil untuk mengecek kebenaran peserta," ungkapnya dalam Webinar Program Kartu Prakerja, Sabtu (27/6).

Lebih lanjut, terkait platform digital yang digunakan sebagai mitra kerja, Wawan menilai bahwa patform yang digunakan oleh program kartu prakerja harus berdasarkan dengan aturan yang ada.

"Karena pakai APBN harus benar penunjukkan platform digitalnya. Ada kekosongan hukum di sini. Kalau belum ada harus ada pegangan hukumnya. Kita lihat dari 8 platform, 5 platform terlibat pada lembaga pelatihan di bawah platform sendiri. Ini juga mengiklankan platform di bawah mereka. Ini jadi konflik interstudi," sambung Wawan.

Baca juga: Belum Ada Temuan Kartu Prakerja Rugikan Negara

Untuk permasalahan konten pelatihan program kartu prakerja, Wawan menilai bahwa hanya terdapat 24% yang layak disebut sebagai pelatihan terhadap konten.

Apabila dipilah lagi, dari 24% tersebut, menurutnya hanya 50% pelatihan melalui online dan sisanya harus dilakukan secara offline.

"Terakhir untuk Pelaksanaan harus interaktif. Tingkat akurasi dan sistem yang kompeten harus dengan kerjasama antar Lembaga," pungkasnya.

Wawan pun menegaskan dari keempat hal tersebut, KPK merekomendasikan pelaksanaan batch 4 program kartu prakerja agar dihentikan terlebih dahulu.

Menurutnya evaluasi dari batch 1-3 merupakan hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu agar bisa memperbaiki keempat hal yang disebutkan oleh KPK.

"Dengan anggaran Rp20 triliun ini bukan jumlah yang kecil, jadi kami tidak mau nantinya ada celah penyalahgunaan," tutup Wawan. (A-2)