Program Pemulihan Ekonomi Bergulir

Pemerintah meng­alokasikan anggaran sebesar Rp491,55 triliun untuk melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Besaran anggaran itu merupakan dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Berdasarkan dokumen yang diterima Media Indonesia, Rabu (13/5). Penggunaan anggaran dibagi ke dalam enam kategori, yakni belanja negara, pembiayaan, tambahan belanja kementerian lembaga dan sektoral, serta dukungan untuk pemerintah daerah (lihat grafik).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa anggaran pemulihan ekonomi masih bersifat dinamis melihat perkembangan yang ada.

“Apakah nanti angka itu berubah, bisa jadi nanti (berubah), tetapi sekarang belum bisa kita umumkan secara definitif  apakah nanti akan ada perpres baru atau bagaimana,” jelas Febrio.

Dalam rancangan pemulih­an ekonomi  yang dipaparkan pemerintah di Komisi XI DPR, badan usaha milik negara (BUMN) mendapatkan alokasi cukup besar, yakni berjumlah Rp152,15 triliun.

Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Bulog kemungkinan besar mendapat sekitar Rp94,23 triliun sebagai pembayaran kompensasi atas penugasan yang diberikan. Sisanya diberikan kepada beberapa BUMN  dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) dan talangan modal kerja.

Menteri Keuangan Sri Mul­yani dalam webinar Indonesia Moving Forward yang diselenggarakan ID.M menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa sendirian dalam memulihkan perekonomian. Dunia usaha diusahakan tetap  bertahan agar bisa membantu percepatan pemulihan saat pandemi berakhir.

“Pemerintah langsung memberikan insentif bagi pelaku usaha yang pinjamannya di bawah Rp10 miliar untuk lakukan restructuring, bahkan diberikan subsidi bunga bagi usaha kecil,” kata Sri Mulyani.

Likuiditas perbankan

Perbankan memiliki peran penting dalam upaya menjaga agar perekonomian tetap berjalan dengan baik. Apalagi, perbankan menjadi kepanjang­an tangan pemerintah agar sektor riil tidak menjadi kolaps akibat mengalami kesulitan untuk membayar kredit ataupun mengakses kredit.

Febrio  mengungkapkan bahwa  pemerintah berencana menempatkan dana sebesar Rp35 triliun kepada perbankan.

Nantinya bank yang mendapatkan penempatan dana itu juga bisa membantu pemenuh­an likuiditas dari bank lain.

Bank yang dipercaya untuk menyalurkan dana itu juga merupakan bank sehat yang tidak bermasalah keuangan dan tata kelolanya sebelum terjadi pandemi. Itu bertujuan untuk menghindari adanya moral hazard.

“Dalam konteks ini, pemerintah berkonsultasi sangat erat dengan OJK dan Bank Indonesia,” jelas Febrio.

Guna mendukung pemulih­an sektor pariwisata yang tertekan cukup dalam sejak awal krisis, pemerintah menge­luarkan stimulus untuk pariwisata pada triwulan III 2020 jika telah terjadi pergerakan ekonomi.

Febrio mengatakan stimulus itu merupakan upaya pemerintah dalam memperluas konsumsi untuk kelas menengah ke atas, yaitu terdiri atas diskon tiket pesawat ke destinasi wisata dan insentif pajak hotel atau restoran. (Hld/Ant/ E-1)