Urgen,Peternakan Berbasis Industri

SAMPAI saat ini, harga daging sapi di pasaran tidak kunjung turun dari level Rp100 ribu per kg.

Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya Sarman Simanjorang menyebut harga daging sapi masih bertengger di Rp110 ribu-Rp115 ribu per kg.

Sarman mengatakan persoalan dasar gejolak harga daging sapi ialah tidak adanya pasokan melimpah di pasar.

Ia mempertanyakan data pasokan sapi yang disebut selalu cukup oleh Kementerian Pertanian, tapi faktanya tidak ada di pasar.

Tahun ini, Sarman menyebut kebutuhan daging sapi yang didata pemerintah sebanyak 3,9 juta ekor sapi.

Jumlah itu dihitung dari konsumsi daging sapi per kapita masyarakat Indonesia yang sebesar 2,6 kg per tahun.

"Sementara impor sapi hanya 600 ribu ton atau 15% dari kebutuhan. Anehnya, kalau terjadi gejolak sapi yang ditanya selalu impor? Impor kan kecil, mana mungkin bisa pengaruhi harga. Lalu, 3,3 juta ekor di mana?" ujar Sarman dalam suatu diskusi di Jakarta, Rabu (24/2).
Menurut dia, jumlah sapi lokal yang merupakan sapi peternakan rakyat tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam jangka menengah hingga jangka panjang.

Total sapi yang di data Badan Pusat Statistik hanya sebanyak 15 juta ekor dan itu berasal dari sapi peternakan rakyat.

"Tingkat kelahiran sapi di Indonesianya juga hanya 20% per tahun. Untuk jangka menengah dan panjang dengan pasokan 3,3 juta per tahun, 5 tahun lagi kita lihat sapi hanya di kebun binatang," cetus Sarman.

Swasembada daging sapi yang diimpikan pemerintah, dinilainya harus diupayakan lewat skema peternakan berbasis industri.

"Pulau-pulau yang belum berpenghuni bisa dibuka untuk peternakan berbasis industri karena yang tradisional tidak mungkin diandalkan," tegasnya.

Ketua Dewan Daging Sapi Nasional Soehadji menambahkan, harus ada upaya melepas ketergantungan terhadap impor jika ingin mencapai swasembada. Paling tidak secara bertahap.

Badan Pusat Statistik menyebut estimasi ketersediaan daging sapi 2016 adalah 347,04 ribu ton.

Direktur Statistik Peternakan Perikanan dan Kehutanan BPS Yomin Tofri menilai harga berpotensi naik jika impor ditiadakan. (Jes/Adi/E-2)