Pemerintah Pusat Tanggung Jaring Pengaman 2,5 Juta Warga di DKI

PEMERINTAH pusat memberikan bantuan sosial (bansos) khusus kepada masyarakat golongan bawah di DKI Jakarta.

Upaya tersebut dilakukan demi menjaga mereka tetap berada di Ibu Kota atau tidak kembali ke kampung halaman selama masa pandemi virus korona (covid-19).

Presiden Joko Widodo mengungkapkan setidaknya, berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdapat 3,6 juta warga yang berhak menerima bantuan tersebut.

"Stimulus ekonomi akan sangat membantu mereka bertahan. Gubernur DKI Jakarta sudah menyampaikan ada 3,6 juta orang yang perlu dimasukkan ke jaring pengaman sosial (JPS)," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Kamis (2/4).

Baca juga: Politisi NasDem Desak Gugus Tugas Usul PSBB di Jabodetabek

Pemprov DKI menyanggupi untuk memberikan bantuan kepada 1,1 juta warga. Adapun 2,5 juta warga lainnya, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"Yang sudah diberikan pemerintah provinsi adalah 1,1 juta. Tinggal 2,5 juta orang lagi yang perlu kita eksekusi di lapangan," tuturnya.

Baca juga: Masyarakat Diminta Dukung Tenaga Medis Covid-19

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan jajaran menteri telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penerapan kebijakan tersebut. Skema pemberian yang tepat juga tengah dalam proses pembahasan.

"Kita berkoordinasi dengan baik dengan Pemprov DKI karena ada jutaan warga yang harus dirawat. Kami bertukar data dengan pak gubernur dan Pak Menteri Sosial sudah memfinalisasi. Terkait skemanya, kita bisa libatkan pengemudi Gojek dan Grab sehingga mereka juga ada pendapatan," ucapnya.

Baca juga: Dirlantas PMJ Salurkan Bantuan dari Presiden untuk Masyarakat

Secara lebih rinci, Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan bahwa program khusus bagi warga di ibu kota negara dimaksudkan untuk mengurangi lonjakan arus pemudik ke desa-desa.

Bantuan sosial tersebut berbeda dengan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja yang sebelumnya telah diumumkan pemerintah.

"Paling lambat dua minggu kami sudah bisa realisasikan program bantuan khusus di DKI. Besaran dan mekanismenya sedang kami koordinasikan dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur DKI Jakarta, agar bansos ini tidak tumpang tindih. Kami berupaya keras agar yang tidak mudik bisa menjalani kehidupan dengan baik dan normal," tuturnya. (X-15)