Pemerintah Bentuk Tim Turunkan Suku Bunga Perbankan

WAKIL Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar rapat bersama sejumlah menteri kabinet di Kantor Wapres di Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (18/2).

Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad dan perwakilan Bank Indonesia (BI) dan sejumlah lembaga lainnya.

Dalam rapat tersebut, Wapres bersama para menteri membahas rencana menurunkan suku bunga perbankan hingga 1 digit atau di bawah 10%. Ditemui usai rapat, Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengkaji besaran suku bunga yang akan diturunkan.

"Tim terdiri dari OJK, Kementerian BUMN, BI, kantor Wapres dan kementerian terkait lainnya. Tujuannya membawa tingkat bunga turun. Sampai akhir tahun, targetnya kembali satu digit. OJK, BI dan Kemenkeu akan menggelar langkah-langkah. Yang jelas inisiasinya dari internal pemerintah," ujar Darmin.

Menurut Darmin, selama ini banyak BUMN yang menyimpan uang di bank dan meminta bunga deposito yang tinggi. Karena dana yang disimpan cukup besar, pihak perbankan kerap memenuhi permintaan dari nasabah mereka. Hal ini menyebabkan biaya dana (cost of fund) perbankan membengkak.

"Ada yang mengancam kalau enggak, saya pindahkan uangnya ke bank lain. Kalau dananya besar, pasti kalah banknya. BUMN kalau mau sukses, saya minta profitnya dari kegiatan utama. Bukan dari mengelola duit," cetus dia.

Namun demikian, Darmin menambahkan langkah-langkah penurunan suku bunga bakal dilakukan secara bertahap agar tidak merugikan perbankan dan mencegah outflow dana dari perbankan.

"Makanya akan dikaji dulu berapa besarannya dan langkah-langkahnya. Intinya bagaimana agar tingkat bunga kebijakan turun secepatnya tapi juga dijaga agar tidak outflow," tegasnya.

Komisioner OJK Muliaman Hadad mengatakan akan segera merevisi peraturan pemerintah terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah. Termasuk di dalamnya pengelolaan uang yang berasal dari APBN, APBD dan badan layanan umum.

"Begitu juga uang-uang pemerintah lainnya. Akan ada batasan untuk tingkat bunga deposito yang besarannya akan diformulasikan tim dengan melihat bagaimana posisi BI rate, inflasi dan seterusnya. Yang penting, di sini pemerintah yang akan menginisiasi," ujar dia.

Selain terkait dana yang dimiliki BUMN dan uang pemerintah lainnya, aturan yang direvisi juga akan meliputi dana yang disimpan pemerintah daerah di perbankan. Menurut catatan OJK per Desember 2015, total dana pemerintah daerah yang ada di perbankan nasional mencapai Rp100 triliun.

"Selama ini, uang pemerintah cukup banyak di perbankan. Selain di Bank Indonesia ada di bank-bank lainnya. Dan ini sangat mempengaruhi pergerakan tingkat bunga. Aturannya juga mencakup pemerintah daerah karena uang pemda cukup banyak tersimpan di perbankan," kata dia.

Lebih jauh, Muliaman mengatakan pihaknya bakal mengeluarkan kebijakan insentif bagi bank yang mampu meningkatkan efisiensinya. Diharapkan, dengan penurunan suku bunga dan efisiensi, industri perbankan nasional punya daya saing di tingkat ASEAN. Apalagi, Indonesia saat ini telah masuk ke dalam era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Kalau Thailand 3-4%, margin industri perbankan kita juga akan mengarah ke 3-4%. Kalau biaya dananya sudah murah, dan efisiensi terus meningkat, bunga kredit juga bisa turun. Penurunan suku bunga kredit ini jangan ditafsirkan keuntungan bank akan berkurang. Kita harapkan justru akan memperluas basis mereka yang menerima kreditnya," ujarnya.(OL-4)