DPR Usulkan Pemerintah Tombok Kelebihan Harga Gas Industri

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VII Ridwan Hisjam mengusulkan pemerintah untuk menutupi beban harga gas di tingkat hulu. Hal ini menyusul dari arahan Presiden Joko Widodo yang mengatakan harga gas industri harus turun hingga US$6 per MMBTU. Sementara itu, saat ini pembelian gas di tingkat hulu saja sudah mencapai US$5,9 per MMBTU.

Harga gas di hulu tersebut ditambah biaya infrastruktur dan niaga sebesar US$4 per MMBTU, maka harga jual gas industri eksisting mencapai sebesar US$9,9. Artinya, untuk mencapai harga gas industri menjadi US$6 per MMBTU, maka harus ada pengurangan sebesar US$3,9.

Baca juga: 476 Pertashop Pertamina Siap Salurkan BBM dan LPG

"Kalau diturunkan ya di hulunya saja. Artinya, Pemerintah yang harus nomboki. Angkanya kan US$8-9 dollar per MMBTU. Industri yg ada di sini sebaiknya menerima harga gas sekitar US$6. Lalu, sisanya dibebankan kepada pemerintah," usulnya di acara Mencari Harga Gas Optimal untuk Kemajuan Bangsa, di Gedung DPR RI, Selasa (18/2).

Pasalnya, menurut Ridwan, apabila bukan pemerintah yang menutup besaran harga gas ini. Maka akan membebankan pelaku usaha, salah satunya PT Perusahaan Gas Nasional (PGN) yang dinilainya akan membuat PT PGN ini mengalami kesulitan dalam melakukan produksi.

Namun, ia tak menampik, pembebanan harga gas kepada pemerintah ini harus diikuti dengan peningkatan daya saing industri. Peningkatan ini akan berpengaruh pada penerimaan negara. Karena sebelumnya sudah terdapat pengeluaran negara yang besar untuk menutupi harga gas di hulu. Maka apabila industri meningkat daya saingnya akan terjadi timbal balik dalam proses ekonomi bernegara ini.

"Jalan keluarnya subsidi dibebani ke pemerintah. Namun, harapannya industrinya harus bisa meningkatkan produksinya sehingga bisa menutupi yang harga gas yang diturunkan tadi," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus serius dalam mengelola sektor gas karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat secara umum. (OL-6)