Demi Stabilitas Stok dan Harga

BANK Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah sepakat saling menjaga stabilitas harga pangan di daerah dengan memperbaiki sistem logistik dan infrastruktur pertanian.
Kesepakatan tersebut dicetuskan untuk menjaga tingkat inflasi daerah yang kemudian berdampak pada besarnya inflasi nasional.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan tahun ini tingkat inflasi bisa tertekan karena kurang stabilnya harga pangan. Pada Januari lalu, inflasi ialah sebesar 0,51% dengan sumbangan tertinggi dari kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok strategis.

Padahal, kata Agus, inflasi nasional pada 2015 sudah bisa terkendali di level 3,35%. Inflasi di daerah timur Indonesia pun sudah dinilai membaik pada tahun lalu ketimbang 2013 dan 2014.
Tahun lalu, inflasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 4,9%, inflasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) 3,4%, dan inflasi di Bali 2,7%. Sementara itu, pada 2013 hingga 2014, Agus mengatakan inflasi di daerah-daerah tersebut berada di atas 8%.
"Ketika kita lihat inflasi yang cukup rendah tahun lalu, kita mau ini terjaga. Di 2016, ada risiko tekanan inflasi, khususnya dari harga pangan yang volatil. El Nino tahun lalu sudah membuat panen terlambat. Semester 2 tahun ini diperkirakan La Nina yang mengancam tanaman horti kultura dan berimbas ke harga," ucap Agus saat konfrensi pers di Kupang, NTT, Jumat (12/2). Karena itu, ada 10 kesepakatan dari BI, pemerintah pusat, dan daerah untuk memperbaiki sistem logistik di sektor pangan.

Sepuluh kesepatan itu, antara lain melakukan pengendalian inflasi dalam bentuk ketersediaan pasokan pangan pokok bagi masyarakat dan penambahan armada kapal ternak menjadi lima unit.
Tujuannya, meminimalkan perbedaan harga ternak antara peternak dan konsumen.
Kesepakatan lainnya ialah memperkuat intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menetapkan lembaga yang bertanggung jawab terhadap manajemen logistik pangan, mempercepat sistem logistik dan infrastruktur pangan, dan membenahi tata niaga komoditas pertanian dengan memotong rantai distribusi.

"Selanjutnya mendorong berkembangnya diversifikasi pangan, mengintensifkan peran tim pengendali inflasi dan tim pengendali inflasi daerah, mengoptimalkan penyerapan belanja, mempercepat pembangkit listrik di daerah, dan mendukung penyaluran KUR," tutur Agus.

Biaya mahal

Deputi Koordinator Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus mencetuskan biaya logistik di Tanah Air yang mencapai 24% dari PDB tergolong mahal daripada negara ASEAN lainnya.

"Malaysia saja hanya 16% dari PDB-nya. Fokus kita mau membangun lebih banyak transportasi darat, laut, udara, dan pergudangan. Itu akan signifikan pada penurunan biaya logistik." Gubernur NTT Frans Lebu Raya menilai daerahnya membutuhkan percepatan distribusi logistik dari Kupang ke daerah NTT lainnya.

Tarif transportasi, khususnya angkutan udara menyumbang inflasi terbesar di NTT. "Kita butuh kapal peristis juga yang menghubungkan pulau-pulau terisolasi. Saat ini, tinggal 1 dari 14 penerbangan perintis yang masih ada." (PO/E-3)