7%, Target Suku Bunga KPR Komersial

Akhir-akhir ini nyaris tidak ada bank umum yang membanderol suku bunga dasar kredit properti kurang dari 10%.

PEMERINTAH kembali menghendaki turunnya suku bunga kredit perumahan ke level single digit, tepatnya di kisaran 7%-7,5%.

"Akhir tahun ini insya Allah bunga (KPR komersial) 7%-7,5%. Tidak boleh dari itu," ujar Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat membuka pameran Indonesia Property Expo 2016 di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan tidak ada negara yang maju dengan suku bunga tinggi. Karena itu, pemerintah akan berupaya mewujudkan penurunan suku bunga kredit tersebut. "Pemerintah akan menjalankan kebijakan itu dalam waktu tidak terlalu lama agar semua dunia usaha berkembang sebaik-baiknya," kata Wapres.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per akhir Desember 2015, mayoritas bank umum memasang suku bunga dasar kredit (SBDK) untuk KPR komersial di atas 10% per tahun.

Nasabah peminjam (debitur) akan dikenai suku bunga kredit yang lebih tinggi pada saat akad karena SBDK belum memperhitungkan premi risiko. Sebagai pembanding, suku bunga KPR subsidi dibanderol 5%.

Suku bunga KPR komersial yang turun, lanjut JK, bukan saja akan memperbesar peluang bisnis di sektor properti. Peluang masyarakat untuk memiliki rumah dengan biaya terjangkau pun lebih tinggi. Kondisi itu dapat membantu pemerintah untuk mengatasi kesenjangan yang menurut JK sudah tergolong 'lampu kuning.'

"Salah satu penyebab kesenjangan ialah masyarakat kurang mampu tidak mendapatkan akses perumahan yang baik. Ini tergambar di perkotaan. Angka Rasio Gini naik dari 0,43 pada September 2014 menjadi 0,47 pada periode yang sama di 2015," tuturnya.

Di tempat serupa, Dirut BTN Maryono mengatakan, pihaknya mendukung upaya pemerintah, bersama dengan regulator perbankan, untuk menekan suku bunga kredit.

Berdasarkan hasil profiling oleh perseroan, kebutuhan perumahan untuk jangka pendek diperkirakan mencapai 1,5 juta unit. Maryono mengatakan, pihaknya berusaha melakukan terobosan dengan mempermudah akses KPR bagi masyarakat dengan pekerjaan tidak tetap atau informal. Pilot project, ujarnya, sudah dilakukan di sejumlah titik, seperti Bekasi dan Bogor.

Namun, Maryono mengakui penyisiran pekerja informal perlu kehati-hatian agar KPR yang dikucurkan tidak menjadi macet. "Jadi, ada peluang bagi tukang kelontong, tukang sepatu, atau penjaja makanan di pinggir jalan. Simpelnya kita coba ke debitur yang memiliki tabungan di BTN minimum 6 bulan," urai Maryono.

Masih melambat

Pihak Real Estate Indonesia (REI) menilai penurunan suku bunga KPR nonsubsidi bisa menjadi angin segar bagi sektor properti yang pertumbuhannya kini dalam tren melambat.

"Suku bunga itu salah satu komponen yang cukup penting dan yang membuat mahal atau murahnya harga jual properti ya dari besaran suku bunga," tutur Ketua Umum DPP REI, Eddy Hussy.

Ia berpendapat mahalnya suku bunga KPR saat ini membuat industri properti kurang kompetitif. Dari Survei Harga Properti Residensial BI Triwulan IV 2015, pertumbuhan penjualan properti di pasar sekunder tercatat 6,02% (qtq). Laju itu lebih rendah daripada triwulan III yang sebesar 7,66% (qtq), atau ketimbang performa pada triwulan III 2014 yang tumbuh 40,07% (qtq).

"Kalau suku bunga turun, akan mendorong sektor lain. Properti itu ada kaitannya dengan 174 industri lain," imbuh Eddy. Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan penurunan suku bunga kredit ke level single digit akan dilakukan 4 bank BUMN lebih dulu. Kebijakan itu diharapkan bisa terwujud dalam beberapa bulan mendatang. "Ada beberapa hal yang harus kami detailkan dengan BI dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," ucap Rini beberapa waktu lalu. (Tes/E-2)