ADB Beri Pinjaman untuk Indonesia US$2 Miliar per Tahun

PRESIDEN Joko Widodo menerima kunjungan delegasi Asian Development Bank (ADB) di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini. Delegasi ADB dipimpin langsung oleh Presiden ADB Takehiko Nakao. Sementara Jokowi didampingi oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro.

Sofyan Djalil mengatakan ADB siap membantu proyek infrastruktur dengan menyediakan pinjaman mulai tahun ini sekitar US$2 miliar atau US$10 miliar pada lima tahun ke depan, melalui kapasitas peminjaman yang ditingkatkan.

"ADB adalah salah satu partner pembangunan Indonesia. ADB menyediakan cukup besar pinjaman mulai tahun ini selama tiap tahun sekitar US$2 miliar. Itu bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur kita," ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (12/2).

Pihaknya mengatakan pemerintah akan memanfaatkan alokasi pinjaman yang diberikan oleh ADB tersebut, terlebih saat ini pemerintah sedang mengejar proyek infrastruktur yang memerlukan biaya yang tidak sedikit.

"Saya pikir kita akan manfaatkan semua, disamping itu mereka juga memberikan pinjaman langsung ke BUMN. Pinjaman dari ADB bunganya murah. Tidak ada kaitan apapun. Tidak ada tight istilahnya. Nah bunganya saya tidak tahu pasti, tapi tidak sampai 2%," tandasnya.

Selain itu, lanjut Sofyan, jangka waktu kredit yang diberikan ADB untuk pinjaman tersebut cukup menarik, yakni sekitar 30 tahun.

"Tenornya itu mungkin rangenya ada yang 30 tahun, tapi juga ada grace periode. Tapi itu nanti kita akan lihat secara lebih detail," pungkasnya.

Presiden ADB Takehiko Nakao mengatakan pihaknya mendukung serangkaian reformasi kebijakan dan fiskal di Indonesia. Menurutnya, Indonesia akan terus menjadi mitra penting ADB.

"Peningkatan pendanaan ADB bagi Indonesia akan mendukung prioritas pembangunan pemerintah Indonesia, terutama untuk infrastruktur fisik dan sosial," ujar Takehiko.

Adapun tahun lalu ADB memberikan pinjaman sebesar US$1,67 miliar kepada Indonesia, termasuk di dalamnya pinjaman program sebesar US$400 juta untuk mengembangkan pasar keuangan dan inklusi keuangan. Pinjaman program lainnya sebesar US$400 juta dollar AS untuk mengembangkan sektor energi. Sedangkan pinjaman berbasis hasil perdana sebesar US$600 juta dollar AS untuk membantu peningkatan jaringan transmisi dan distribusi listrik di Sumatra.

Sebagai salah satu negara pendiri ADB pada 1966, Indonesia telah menerima US$32 miliar dalam bentuk pinjaman dengan atau tanpa jaminan negara, US$437 juta dalam bentuk bantuan teknis, dan US$430 juta dalam bentuk hibah.

Dukungan ADB difokuskan pada pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, energi, keuangan, transportasi, dan pasokan air serta layanan perkotaan lain.

Selain untuk proyek, lanjut Takehiko, ADB secara aktif memanfaatkan pinjaman basis kebijakan dan pinjaman berbasis hasil. Pinjaman berbasis hasil merupakan pembiayaan yang pencairannya dikaitkan dengan hasil yang telah dicapai, bukan dengan biaya proyek yang telah dibelanjakan.

"Dukungan ADB tahun ini akan mencakup pendanaan untuk layanan pendidikan, pengelolaan keuangan publik, energi bersih, infrastruktur pedesaan dan pengendalian banjir," tandasnya.

Pihaknya juga memuji perkembangan ekonomi di Indonesia. Takehiko menilai pemerintah mampu menjaga inflasi pada posisi 4 persen pada Desember 2015 dan defisit fiskal bertahan pada posisi 2,7 persen dari PDB. Sementara itu defisit transaksi berjalan turun 2,5 persen PDB dari 3 persen pada 2014.Ia memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,3 persen pada 2016 dari 4,8 persen pada 2015. Ia juga menegaskan pentingnya melanjutkan upaya untuk mendorong pendapatan pajak dalam negeri, dengan cara memperluas basis pajak dan memperkuat sistem pengelolaannya.

"Saat ekonomi global bergejolak, Indonesia melakukan reformasi bidang ekonomi sehingga meningkatkan keyakinan pasar. Paket ekonomi yang dikeluarkan juga mampu memberi iklim yang baik untuk investasi. Sangat penting bagi Indonesia untuk terus melanjutkan dan memperkuat momentum reformasi, yang akan membantu mendiversifikasi ekonomi dan memungkinkan seluruh penduduk Indonesia menikmati manfaat dari potensi pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Pihaknya juga mengucapkan selamat kepada Pemerintah atas diumumkan revisi terhadap daftar investasi negatif, Kamis (11/2) kemarin, yang menurutnya akan membuka peluang investasi luar negeri di 35 sektor baru dan membuka peluang kepemilikan lebih luas di beberapa sektor lainnya.

"Meski pasar memiliki peran penting dalam pembangunan, keberadaan strategi dan perencanaan pembangunan yang baik tidak dapat tergantikan. ADB juga membantu untuk memenuhi komitmen Pemerintah dalam COP21 dengan mendorong energi terbarukan, efisiensi energi, dan pertanian yang berkelanjutan," pungkasnya. (OL-4)