Investor Asing kian Diberi Peluang

PEMERINTAH merilis paket kebijakan ekonomi jilid 10 dengan menjadikan revisi daftar negatif investasi (DNI) sebagai fokus utama.

Selain ingin meningkatkan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi, perubahan DNI itu bertujuan memangkas mata rantai pemusatan ekonomi yang selama ini dinikmati oleh kelompok usaha tertentu.

Hal itu dikemukakan oleh Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/2).

"Kebijakan ini bukan liberalisasi, melainkan upaya mengembangkan potensi geopolitik dan geoekonomi nasional, yakni dengan mendorong UMKM dan koperasi serta perusahaan nasional meningkatkan kreativitas, inovasi, dan serapan teknologi baru dalam era keterbukaan," kata Darmin.

Salah satu poin revisi ialah dibukanya 20 bidang usaha bagi investor asing dengan besaran saham tertentu.

Sebelumnya, ke-20 bidang usaha tersebut 100% merupakan penanaman modal dalam negeri.

Darmin menambahkan persaingan di era perdagangan bebas menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi revisi DNI.

"Dengan fasilitas ini harga-harga menjadi lebih murah. Misalnya, harga obat dan alat kesehatan. Ini untuk mengantisipasi era persaing-an Indonesia di dalam MEA."

Di tempat terpisah, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyambut baik paket kebijakan ekonomi ke-10 tentang revisi DNI.

Menurut Agus, dengan dibukanya DNI untuk berbagai bidang usaha, peran swasta lebih menonjol dalam menyumbang pergerakan ekonomi nasional.

Agus juga berharap, dengan direvisinya DNI, investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia semakin meningkat.

"Paket ini membawa pesan baik yang akan membuat FDI lebih baik. Saya pikir pengaruhnya besar karena paket ini menjawab reformasi struktural yang selama ini dibicarakan, bukan hanya infrastruktur."

Minim persiapan

Pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran Bandung Ina Primiana justru menyayangkan minimnya persiapan pemerintah dalam mengantisipasi dibukanya sejumlah sektor untuk investasi asing.

"Ketika persaingan dengan asing dibuka, industri kita kebanyakan UMKM. Apa mereka bisa bersaing de-ngan pengusaha raksasa?" tanya Ina.

Tanpa menyebut langkah itu prematur, menurut Ina kebijakan itu belum mampu menjawab persoalan industri nasional.

Kendati terbukanya DNI dibarengi dengan sejumlah insentif bagi UMKM, seperti penambahan 19 sektor sebagai cadangan serta subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR), Ina menilai semestinya UMKM diberi ruang lebih besar untuk berkembang sebelum terlibat dalam persaingan di pasar bebas.

Senada, Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi Kadin Indonesia Didik J Rachbini menuturkan DNI yang direvisi harus dicermati kedudukan hukumnya de-ngan undang-undang yang berlaku.

Dia mencontohkan sektor perfilman yang dibuka bagi investasi asing akan tumpang-tindih dengan undang-undang tentang penanaman modal.

"Pemerintah harus mencermati betul. Kalau semua sektor dibuka, bagaimana kita akan bersaing," tandas Didik. (Fat/Jes/Pun/X-4)