Pembanguan Smelter Freeport Semestinya di Papua

SETURUT kewajiban yang diatur Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Tahun 2009, industrialis di sektor pertambangan diwajibkan memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) apabila ingin melakukan ekspor hasil tambang mineral.

PT Freeport Indonesia (PT FI) yang juga merupakan eksportir, diketahui tengah membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Keputusan itu pun disesalkan anggota DPR RI Komisi VII. Semestinya kegiatan hilirisasi melalui smelter ditempatkan berdekatan dengan lokasi pertambangan di Papua agar mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat sekitar.

“Sebaiknya smelter ada di Papua. Mengapa? Kalau memang ingin Freeport berkontribusi ke masyarakat sekitar, smelter juga harus dibangun di sana,” cetus anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan Tony Wardoyo dalam rapat dengar pendapat yang membahas kontrak karya PT FI, Senin (9/2).

Senada, anggota Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir pun menekankan pembangunan smelter di Papua dapat menjadi bahan pertimbangan perpanjangan kontrak karya PT FI yang akan berakhir pada tahun 2021 mendatang. Hal itu disebutnya sebagai bentuk kontribusi PT FI yang sudah mengeruk kekayaan bumi Papua selama 50 tahun. Menilik posisi Presiden Direktur PT FI sepeninggal Maroef Sjamseddin, pihaknya beserta sejumlah anggota Komisi VII lain turut bersuara agar putra daerah dari Tanah Papua diberikan kesempatan menduduki kursi penting itu.

“Ada kekosongan posisi presiden direktur di Freeport, mengapa tidak memberikan kesempatan bagi putra daerah, toh kualitas masyarakat di sana juga tidak kalah unggul. Sepengamatan saya, sedikit sekali orang Papua yang ada di posisi penting Freeport,” ujar Nasir.

Tidak kalah lantang, Bupati Mimika Eltinus Omaleng menegaskan apabila PT FI tetap bersikeras tidak membangun smelter di Papua, maka perpanjangan kontrak karya sebaiknya tidak perlu dilakukan. “Kalau smelter tidak dibangun di sana (Papua), mending tidak usah ada perpanjangan kontrak karya,” seru Eltinus disambut sorakan persetujuan dari perwakilan masyarakat Papua yang juga turut hadir.

Lebih jauh dia mengungkapkan pemerintah setempat bahkan telah menyiapkan lahan seluas 3 ribu hektare di Waingapu sebagai lokasi pembangunan smelter.

“Sudah disiapkan lahan 3 ribu hektare. Gila kalau bawa smelter keluar Papua, mengapa tidak dibangun di sana,” ucapnya penuh tanya.

Pihaknya beralasan keberadaan smelter di Papua diyakini mampu mengurangi tingkat kemiskinan melalui pembukaan lapangan kerja, serta menekan ketimpangan perekonomian pusat dan daerah. Di samping itu, pembagian hasil dari produksi smelter nantinya dapat dinikmati untuk pembangunan daerah. Lokasi smelter yang berdekatan dengan aktivitas pertambangan akan mempermudah pemerintah daerah mengakses informasi mengenai jenis produksi tambang yang diproses berikut hasil produksi.

“Sebenarnya ketika Freeport benar-benar hadir di tengah kehidupan masyarakat, tentu mereka tidak akan kami usik, akan kami bela. Tapi selama ini kontribusinya tidak ada, mereka bilang mau bangun sekolah, mau bangun infrastruktur, buktinya mana? Dengan Freeport ngotot bangun smelter di Gresik, itu menunjukkan mereka tidak menghargai pemerintah daerah,” kata Bupati Puncak Jaya Hanock Ibo.

Menanggapi desakan pembangunan smelter di Papua, Direktur Freeport Indonesia Clementino Lamury hanya berkomentar pihaknya akan membahas lebih lanjut di tingkat internal. Seolah ingin menenangkan, Lamury mengatakan PT FI berupaya menjalankan aktivitas pertambangan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.

“Nanti akan kita bahas lagi terkait aspirasi pembangunan smelter,” ucap Clementino singkat.(OL-4)