Pemerintah Harus Cari Solusi Tantangan Pembiayaan Infrastruktur

PEMERINTAH Indonesia harus mencari solusi dalam menghadapi tantangan pembiayaan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Salah satunya melalui asuransi dan pasar modal.

Oleh karena itu, Sustainable Development Investment Partnership (SDIP)--sebuah wadah independen yang mempertemukan pemerintah, swasta, dan filantropis--berkolaborasi dengan ASEAN Hub, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), ASEAN Insurance Council (AIC), dan Bursa Efek Indonesia (IDX) mengadakan forum dengan tema “Mendorong Pendanaan Infrastruktur Berkelanjutan melalui Pasar Modal dan Pertumbuhan Asuransi” di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (3/12).

Baca juga: Membangun Infrastruktur Meningkatkan Daya Saing

Menurut Co-Chair of the Steering Group of SDIP ASEAN Hub Mr. Donald Kanak, forum diskusi ini sangat penting dalam rangka melanjutkan dialog yang konstruktif dan mengedepankan solusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"SDIP mendirikan SDIP ASEAN Hub untuk mengambil peran penting dalam mengelola modal bagi pembangunan berkelanjutan di ASEAN," katanya.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi melihat bahwa pasar modal dapat menawarkan pembiayaan jangka panjang.

"Pasar modal dapat menawarkan pembiayaan jangka panjang yang bisa menarik investor supaya bisa mencapai SDG (Sustainable Development Goals) dalam pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman melihat penetrasi asuransi Indonesia dalam pembiayaan infrastruktur relatif rendah.

"Jadi itu PR kita bersama. Baik pemerintah, otoritas, OJK, termasuk masyarakat. Jadi porgram edukasi dan program membangkitkan kesadaran untuk mengenai asuransi penting. Karena nanti asuransi ini juga salah satu penopang dari industri keuangan kita," tuturnya.

Selain itu, peran swasta juga diharapkan bisa berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional.

"Pemerintah, swasta, sekarang kita sudah menerbitkan aturan namanya Dinfra (Dana Investasi Infrastruktur). Kita membentuk dana kolektif untuk peraturan pengaturan perpajakannya. Jadi misalnya sekarang kita mendorong swasta termasuk BUMN untuk melakukan asset recycling, sekuritisasi (aset)," imbuh Luky.

Sementara itu, Head of Regional Agenda Asia Pacific dan Member of the Executive Committee WEF Justin Wood menyebut Kemitraan Pemerintah Swasta (PPP) merupakan kunci untuk mengakses permodalan yang dibutuhkan Indonesia untuk mewujudkan capaian SDGs pada 2030.

"Harapan kami, WEF dan SDIP dapat menjadi platform yang tepat untuk mendorong kolaborasi tersebut dan membawa perubahan terhadap sistem di Indonesia,” katanya.

Forum ini juga membahas bahwa untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030, Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp6.000 triliun selama lima tahun mendatang.

Dalam keterangan pers SDIP, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyebut dalam kajian awal, sekitar 37% dari total kebutuhan pembiayaan diambil dari APBN 2020.

"Oleh karena itu, adanya peran dan keterlibatan swasta dalam pembangunan menjadi krusial,” kata Sri. (Ifa/A-3)