PRESIDEN Joko Widodo mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih lebih baik bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Di tengah ketidakpastian global dan melemahnya ekonomi akibat perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di kisaran 5%.
"Apa yang ingin saya sampaikan, kita bersyukur bahwa negara kita masih diberi pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Jika dibandingkan dengan negara G-20, kita masih lebih baik," kata Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2019, di Jakarta, kemarin.
Presiden menjelaskan banyak negara yang mengalami pertumbuhan di bawah 5% akibat perang dagang. Di antara negara-negara G-20, Indonesia hanya kalah dari Tiongkok dan India.
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Indonesia patut mewaspadai dampak ketidakpastian global dengan memperkuat sinergi makroekonomi dan keuangan. "Sinergi bauran kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan diperkuat untuk ketahanan ekonomi nasional," kata Perry.
Dengan memperkuat sinergi, lanjutnya, Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Hal itu terwujud melalui kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan segi penawaran yang dibaurkan dengan sistem keuangan di pasar.
Selain itu, Perry mengungkapkan transformasi ekonomi perlu ditingkatkan agar pertumbuhan bisa lebih tinggi. Hal itu melalui pengembangan sumber pertumbuhan dari dalam negeri dengan fokus pada industri manufaktur dan pengembangan pariwisata.
"Sinergi transformasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi," tuturnya.
Dia juga menambahkan, pentingnya inovasi dalam ekonomi dan keuangan digital.
Belanja pemerintah
Secara terpisah, Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2B OJK Bambang W Budiawan mengatakan belanja pemerintah bisa menjadi andalan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dia mengatakan belanja pemerintah juga dibutuhkan untuk menutupi penurunan konsumsi masyarakat akibat kenaikan iuran sejumlah tarif pada 2020.
"Government spending (seharusnya menjadi andalan). Bayangkan pegawai negeri mestinya sih market-nya bagus. Kan pertumbuhan ekonomi kita government spending dan konsumsi masyarakat," kata Bambang dalam seminar Peluang dan Tantangan Industri Keuangan Non Bank Tahun 2020: Memperkuat Mitigasi Risiko IKNB, di Jakarta, kemarin.
Bambang berpandangan tren konsumsi masyarakat akan melandai saat ada kenaikan tarif. Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menaikan pajak kendaraan bermotor dan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Kenaikan itu kan membuat saving kita berkurang, konsumsi pun kurang. Hal ini karena meningkatnya keharusan bayar biaya hidup," ujar Bambang.
Ia mencontohkan implikasi pertambahan iuran dengan penurunan konsumsi. Ketika terdapat kenaikan iuran BPJS Kesehatan dari Rp50 ribu menjadi Rp100 ribu, uang akan disalurkan untuk membayar iuran BPJS. (Hld/E-3)
