Jokowi Minta Semua Izin Usaha Diurus di BKPM

PRESIDEN Joko Widodo meminta semua pengurusan perizinan usaha dipusatkan satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Presiden pun menargetkan kemudahan berusaha di Indonesia pada 2021 harus menyentuh peringkat 50.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, proses perizinan yang tadinya ada di kementerian dialihkan ke BKPM. Hal itu untuk memudahkan proses perzinan pelaku usaha.

“Presiden Jokowi memerintahkan kewenangan perizinan sepenuhnya dikembalikan ke BKPM, semua untuk hal kemudahan berusaha di BKPM," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11).

Tak hanya itu, presiden juga meminta para menteri untuk mencabut sedikitnya 40 peraturan menteri (Permen) yang dinilai menghambat investasi paling lambat pada akhir Desember 2019.

“Presiden memberikan target dengan kewenangan sepenuhnya di BKPM, maka ditargetkan ditargetkan pada 2021 Indonesia ada pada ranking 50 dan mengarah 40," jelas Pramono.

Dalam laporan Bank Dunia yang dirilis pada Oktober, peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) di Indonesia berada di peringkat 73, turun satu level dari peringkat 2018, yakni 72.

Di tempat yang sama, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, BKPM akan mendampingi investor yang akan mengurus perizinan.

“Nanti kami bantu urus perizinannya di kementerian mana yang sulit kita akan dampingi. Sampai Desember seluruh perizinan terkait perizinan di kementerian dan lembaga ya menjadi tanggung jawab dan risiko BKPM. Alat ukurnya jelas kalau peringkat 73 tidak naik menjadi 50, risiko di kami sendiri," kata Bahlil.

Saat baru menjabat sebagai Kepala BKPM, kata dia, terdapat ‘investasi existing’ senilai Rp708 triliun yang belum diesekusi. Setelah sebulan menjabat atau per hari ini sudah ada Rp89 triliun investasi yang dieksekusi.

Menurutnya, perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS), bisa diselesaikan dalam hitungan jam. Setelah semua terkonsentrasi ke BKPM, maka ketika ada persoalan yang menghambat di kementerian atau lembaga, maka menjadi tugas pihaknya menyelesaikan itu.

“Izin-izin di daerah perdanya harus di clear-kan tapi rakor dengan PTSP se-Indonesia, per Januari terintegrasi OSS di pusat dan daerah," jelas Bahlil. (OL-8)