Daya Saing Industri Mamin Indonesia masih Rendah

KETUA Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Adhi Lukman, mengungkapkan, daya saing industri makanan dan minuman (mamin) Indonesia masih rendah.

Indonesia tercatat masih kalah saing dengan Thailand, Malaysia, dan kini Vietnam yang tengah naik daun. Padahal, negara dari daratan Amerika, Eropa, bahkan Afrika melakukan impor mamin sangat tinggi. Peluang ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia.

"Nah, kontibusi Indonesia pada impor makanan negara-negara tersebut sangat kecil. Paling hanya sekitar 6%-7%. Itu kita kalah saing dibanding Thailand atau Vietnam, kita bandingin sama negara di ASEAN saja. Harus kita akui ini karena daya saing kita yang rendah," ungkap Adhi saat melakukan konferensi pers SIAL Interfood 2019 di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (11/11).

Hal tersebut harus diakui dan segera melakukan evaluasi untuk memperbaiki daya saing. Salah satunya, sambung Adhi, terkait dengan perbaikan regulasi.

Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki regulasi yang menghambat harus dihapuskan. Karena regulasi menurutnya akan berujung pada pembebanan biaya.

Baca juga: Kementan-Kemendag Perkuat Sinergisitas di Sektor Pangan

"Dan beberapa kementerian sudah bekerja untuk ini (perbaikan regulasi). Mudah-mudahan makin terkoordinasi dengan baik sehingga kita bisa meningkatkan daya saing. Lalu yang kedua, terkait dengan logistik yang membutuhkan biaya yang besar perlu dievaluasi," harapnya.

Selain itu, Adhi pun menekankan perihal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk pekerja. Dia mewakili pengusaha menyetujui peningkatan upah namun harus diiringi dengan peningkatan produktivitas.

Hal ini akan berimplikasi pada cost per unit yang lebih murah dan daya beli masyarakat pun meningkat. Efek lanjutannya ekonomi pun terus bergulir.

"Kenaikan upah itu bukan hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Tapi harusnya berdasarkan produktivitas. Supaya semuanya mendorong ekonomi. Ini yang harus kita atasi bersama baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha," sarannya. (OL-1)