KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut positif formasi Kabinet Indonesia Maju yang resmi diumumkan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).
Kadin menilai pos-pos menteri telah diisi anak-anak bangsa terbaik dan pilihan Presiden Joko Widodo harus dihormati dan didukung semua pihak demi kemajuan bangsa dan negara.
“Kami mengapresiasi capaian pemerintahan selama ini dan menyambut baik susunan kabinet yang telah dipilih Presiden,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani melalui keterangan resmi, Rabu (23/10).
Sebagai mitra pemerintah, Kadin akan terus memperkuat sinergi terutama dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan kabinet baru.
Kadin akan membantu pemerintah mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia negara maju dengan pendapatan Rp320 juta per kapita pada 2045.
Baca juga: Menteri Kabinet Indonesia Maju Resmi Dilantik
Rosan berharap formasi kabinet baru dapat menjawab berbagai tantangan yang masih mewarnai perekonomian Indonesia, seperti defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran belanja, masalah perizinan usaha, kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, fundamental struktural, seperti efisiensi dan produktifitas hingga lapangan kerja.
Terlebih, tantangan luar negeri masih membayangi.
Pemerintah harus bisa mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global yang membuat ekspor Indonesia turun dan masih menekan perekonomian nasional.
“Kami juga mendukung periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemangkasan birokrasi yang panjang dan deregulasi aturan. Sebab selama ini persoalan regulasi yang rumit dan birokrasi yang panjang telah menjadi beban dunia usaha,” tandas Rosan.
Kadin adalah satu-satunya induk dunia usaha yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1987, menaungi asosiasi-asosiasi bisnis yang mencakup semua sektor usaha di Indonesia. Kadin mencakup hingga 34 Provinsi dan 543 di kabupaten/kota se-Indonesia.
Bersama pemerintah, Kadin diamanatkan mewujudkan pemerataan, keadilan dan kesejahteraan rakyat serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya meningkatkan ketahanan perekonomian nasional. (OL-2)
