Tiga Menteri Teken Aturan Perangi HP Ilegal

TIGA menteri secara bersamaan menerbitkan regulasi untuk memberantas beredarnya ponsel ilegal. Hal ini dilakukan untuk menekan potensi kerugian negara akibat beredarnya barang yang menghindari pajak.

Regulasi yang ditandatangani bersama itu, yakni Peraturan Menteri Perindustrian tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak.

Setelah itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Selanjutnya, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purnajual bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika.

Penandatanganan ketiga peraturan menteri ini dilakukan di Gedung Kementerian Perindustrian, kemarin.

"Jadi, dengan penandatanganan ini, dalam 6 bulan ke depan seluruh pelanggan terjamin bahwa barangnya legal dan industri bisa berkembang. Bagi pengguna ponsel, tidak akan ada masalah sama sekali, terkecuali membeli di black market. Mereka harus melakukan registrasi untuk bisa menggunakan," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Dia berharap implementasi peraturan itu membuat industri elektronika, khususnya produsen ponsel, komputer, dan tablet dapat terus tumbuh di dalam negeri. "Indonesia mempunyai pasar yang sangat besar dengan 60 juta ponsel per tahun."

Airlangga mengungkapkan, dengan adanya aturan ini, ada beberapa investor yang berminat masuk ke Indonesia sebab penerbitan kebijakan tentang IMEI ini membuat industri mereka akan terproteksi dari barang black market. Selain itu, konsumen mendapatkan jaminan produk yang berkualitas.

Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan pemberlakuan IMEI ini tidak akan mengganggu pengguna ponsel. Apabila ponsel dibeli secara legal, tidak akan bermasalah.

"Saya tegaskan bahwa pengguna ponsel tidak akan terganggu dengan adanya pemberlakuan ini. Pelanggan tidak perlu melakukan apa-apa. Ini berlaku untuk pembelian ponsel baru. Hanya ponsel yang dibeli secara ilegal yang akan terdampak," tegasnya.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memaparkan bahwa Indonesia termasuk terlambat dalam memberlakukan IMEI. Peraturan ini sebetulnya sudah banyak dilakukan berbagai negara, sebut saja Pakistan. Peraturan IMEI akan menjaga keseimbangan jalannya perdagangan dan usaha yang baik.

Menurutnya, potensi ekonomi selama setahun dari penjualan ponsel ilegal diperkirakan mencapai Rp2 triliun. Untuk itu penerapan ini akan memangkas potensi kerugian tersebut. "Potensi ekonominya Rp2 triliun. Dalam rangka mengamankan ini semua, diberlakukan IMEI ini."

Sementara itu, pengamat teknologi informasi Heru Sutadi mengingatkan pemberlakuan IMEI ini bisa merugikan pihak operator dan masyarakat, terutama konsumen ponsel yang awam dan tidak memahami perihal IMEI ini.

Menurut pandangannya masuknya barang ilegal seperti ponsel menjadi tanggung jawab Bea Cukai.

"Pemblokiran IMEI merupakan cara yang tidak berkeringat, tapi merugikan karena mayoritas pengguna ponsel masih belum memahami IMEI itu," paparnya ketika dihubungi kemarin. (X-10)