PEMBANGUNAN infrastruktur di Tanah Air masih menghadapi tiga isu utama yakni perencanaan, penyiapan proyek serta pembebasan lahan.
Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), sebanyak 30% dari 191 masalah yang datang dari 223 Proyek Strategis Nasional (PSN) sangat berkaitan erat dengan tiga isu tersebut.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin mengungkapkan masalah-masalah itu belum bisa teratasi dengan baik karena tidak adanya kekompakan antarpemangku kepentingan.
Selama ini, ucap Syarif, pemerintah tidak memiliki data valid terkait ketersediaan bahan baku infrastruktur seperti baja, besi, semen dan lain sebagainya. Hal itu membuat pemerintah kesulitan untuk menghitung berapa jumlah stok yang bisa digunakan untuk melaksanakan pembangunan.
Akhirnya, sebagian bahan material harus didatangkan dari luar negeri. Padahal, jika komunikasi terbangun dengan baik, kebijakan impor bisa dicegah.
"Saya yakin industri kita itu bisa memenuhi kebutuhan bahan baku infrastruktur sendiri," ujar Syarif di kantornya, Jakarta, Selasa (3/9).
Baca juga: TP4 Bantu Pembangunan Infrastruktur Lebih Cepat dan Berkualitas
Maka dari itu, mulai saat ini, ia meminta seluruh pelaku usaha mengirimkan data, tidak hanya terkait jumlah tetapi juga persebaran stok yang mereka miliki.
Ia menyebut, sekarang, pasokan material infrastruktur terpusat di dua pulau besar yakni Jawa dan Sumatera.
Sementara, pulau-pulau lain terutama di timur masih kekurangan ketersediaan.
"Akhirnya biaya untuk membangun di sana jadi lebih tinggi karena ada biaya pengiriman yang lebih besar," tuturnya.
Ia berharap, dengan kolaborasi yang lebih erat, pembangunan infrastruktur dapat terpetakan dengan baik. Dengan begitu pembangunan akan menjadi lebih efektif dan efisien.
"Biaya bisa dikurangi tapi kualitasnya tetap sama. Dari sisi waktu, pengerjaan juga akan berjalan lebih cepat," tutur Syarif.(OL-5)
